Pemprov Jabar Intensif Bahas Penyertaan Modal AP II ke Bandara Kertajati

Terasjabar.co – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat intensif membahas rencana penyertaan modal PT Angkasa Pura II ke PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebesar 25 persen.

“Akhir-akhir ini Pemprov Jabar terus menggelar rapat pembahasan rencana kepemilikan saham BUMN tersebut di PT BIJB sebesar 25 persen,” kata Iwa Karniwa di Bandung, Senin (20/5/2019).

Iwa menuturkan telah meminta PT BIJB membahas secara rinci besaran penyertaan modal yang akan dibayarkan per tahunnya oleh AP II.

Menurut dia sampai saat ini angka Rp 625 miliar akan diputuskan dalam rapat-rapat antara BUMD dan BUMN yang mengelola Bandara Kertajati di Majalengka tersebut.

“Mengenai berapa per tahun, bulan apa akan dibayarkan, itu semua akan ada rapat lanjutan,” kata dia.

Ia menuturkan selain mematangkan rencana AP II menjadi pemegang saham di BUMD yang mayoritas dimiliki Pemprov Jabar, pihaknya juga memastikan ada juga sisa 11 persen saham yang hendak ditawarkan pada investor asing asal Malaysia.

“Kami juga mendorong ada peminat yang mengincar 11 persen saham, kami terbuka saja mana yang paling duluan masuk ke PT BIJB,” katanya.

Pihaknya telah menghitung apabila dikonversikan dalam rupiah, saham sebesar 11,6 persen tersebut setara dengan uang Rp 260 miliar-Rp 290 miliar.

Ia menuturkan dari dua rencana penyertaan modal tersebut pihaknya berharap salah satunya bisa segera terealisasi mengingat PT BIJB membutuhkan dana penyertaan modal dalam waktu dekat.

“Sehingga mana yang duluan memberikan setoran ke BIJB karena butuhnya sekarang,” kata Iwa.

Apabila PT Angkasa Pura II (AP II) telah resmi menyuntikan penyertaan modal pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) sebesar 25 persen atau senilai Rp 625 miliar maka hal tersebut akan dipakai untuk operasional bandara dan membayar utang.

Direktur PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Muhamad Singgih mengatakan, persoalan perusahaannya yang terkait masalah keuangan adalah membayar utang pada sindikasi perbankan syariah baik pokok maupun marginnya. Selain itu juga membayar utang kepada kontraktor.

“Apabila ada uang masuk dari investor manapun yang sifatnya equity kami akan pakai selain untuk operasional juga untuk mengurangi beban utang kepada kontraktor,” ujar Singgih.