Kementerian PUPR Pastikan Proyek Tol Dalam Kota Bandung Tetap Berlanjut

Terasjabar.co – Proyek pembangunan tol dalam kota Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang rencananya memanjang dari Pasteur-Ujungberung-Gedebage, Kota Bandung, segera terealisasi.

Hal itu diungkapkan oleh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna setelah menggelar rapat khusus dengan Pemprov Jabar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu di Gedung PUPR, Jakarta.

“Kemarin mereka (PUPR) semangat dan komitmen untuk tetap melanjutkan BIUTR ini,” ujar Ema di Balai Kota Bandung, Rabu (30/1/2019).

Saat ini untuk proyek BIUTR, menurut Ema, pemerintah akan melihat visibilitas pembangunan. Selain itu diperlukan pembaharuan MoU antara Pemkot Bandung, Pemprov Jabar dan Kementerian PUPR.

Proyek BIUTR sudah lama dicanangkan sebagai tol dalam kota. Nantinya kendaraan dari Gerbang Tol Pasteur lurus menuju flyover Pasupati kemudian melewati underpass Gasibu.

Tepat di dekat Masjid Pusdai, BIUTR akan tersambung dengan tol dalam kota North South Link (NS-Link). Rute berlanjut ke Ujungberung dan terakhir belok ke Gedebage.

“Kalau saya lihat sekarang sudah berproses tinggal 2 km lagi yang interchange149 (Gedebage). Nah, itu mau dituntaskan yang nantinya nyambung ke Jalan Soekarno Hatta,” katanya.

Pemkot, kata Ema, menyambut baik mengenai hasil pertemuan tersebut. Sebab keberadaan BIUTR akan membuat pembangunan NS-Link tidak sia-sia karena langsung tersambung sebagai solusi kemacetan di dalam Kota Bandung.

“Kalau ini sampai terealisasi sangat luar biasa, kabar gembira buat kita semua. Saya yakin ini akan memiliki pengaruh besar dalam mereduksi kemacetan,” ucapnya.

Selain membahas mengenai BIUTR, Kementerian PUPR berencana membangun flyover sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung. Jembatan layang pertama rencananya terbentang mulai dari Samsat-Batununggal dan kedua Kopo-Leuwipanjang.

Informasi sementara, Ema menyebut skema pembiayaan flyover tersebut akan dilakukan dengan cara budget sharing antara Kementerian PUPR, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

“Pemerintah provinsi dan pemerintah kota ada istilahnya budget sharing di titik tertentu kaitannya untuk pembebasan lahan di beberapa trase,” ujar Ema.