Terkendala Materi, Pansus VII DPRD Jabar Belum Bisa Bahas Perda RTRW

Terasjabar.co – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 yang mulanya ditargetkan rampung Maret 2019, diprediksi molor.

Kendala terbesar dalam pembahasan RPJMD adalah belum selesainya revisi RTRW yang saat ini tengah dibahas Pansus VII DPRD Jabar.

Ketua Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat, Herlas Juniar mengungkapkan, belum selesainya pansus tersebut karena ada kendala materi dari Bappeda Jawa Barat yang belum usai.

“Jadi teman-teman dari OPD pengusul dalam hal ini Bappeda sudah memberikan materi ke kita, tapi ternyata mereka masih belum selesai pembahasan dengan kabupaten/kota,” ucap Herlas, Sabtu (19/1/2019).

Herlas menambahkan, Bappeda Jabar harus menyesuaikan rancangan pembangunan RTRW Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota, terutama terkait lahan pangan.

“Sehingga kita memang belum bisa menuntaskan dalam penyelesaian bulan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, karena bersinggungan dengan pemetaan, maka pembahasan perda RTRW ini harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, Bappeda Jabar pun tidak mungkin menyerahkan materi yang belum sinergi dengan kabupaten kota kepada Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Jadi aspek kehati-hatian dari kita juga, yang kedua memang materinya belum siap,” katanya.

Herlas menilai, Pemprov Jabar juga harus mengakomodasi kebijakan strategis Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang baru. Karena itu terdapat perubahan dalam perencaan pembangunan.

Sedangkan Bappeda Jabar, lanjut Herlas, masih harus menyesuaikan peta pembangunan terhadap proyek strategis nasional di Jawa Barat. Misalnya pada Bandara Cikembar, Sukabumi yang sebelumnya belum masuk dalam RTRW Jawa Barat. Setelah itu baru akan dimasukan dalam RTRW saat ini.

“Kita juga masih  mendalami itu, karena ternyata dari kementerian ATR juga belum keluar rekomendasi,” katanya.

Masalahnya, kata Herlas rancangan RTRW ini pun sangat ditunggu, khususnya sebagai pendukung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar. Di mana ditargetkan tuntas pada Maret 2019 ini.

“Kita sih insya Allah pengen mempercepat juga, tapi tergantung dari kesiapan pihak eksekutif sendiri,” pungkasnya.