Nia Purnakania Dorong Kebijakan Anggaran Jabar Berbasis Data, Bukan Sekadar Asumsi

Bandung, 14/4/26 — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn., mendorong agar kebijakan keuangan dan pembangunan daerah semakin mengandalkan data yang akurat. Menurutnya, keputusan mengenai program dan anggaran akan lebih tepat apabila pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi masyarakat dan perekonomian daerah.

Persoalan data menjadi perhatian sepanjang April 2026. Pada 1 April, BPS Jawa Barat bersama Pemprov Jabar membahas penguatan integrasi data untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. BPS menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai landasan perencanaan pembangunan.

Kemudian pada 9 April, BPS Jabar juga melakukan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama dunia usaha di Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam menyediakan data ekonomi.

Nia mengatakan, kebutuhan terhadap data sangat berkaitan dengan fungsi DPRD dalam menyusun anggaran. Pemerintah dan DPRD membutuhkan gambaran kondisi masyarakat agar program yang dibiayai APBD benar-benar sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai kita membuat kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Data harus menjadi dasar agar program pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” ujar Nia dalam draft keterangannya.

Menurutnya, data ekonomi juga penting dalam melihat potensi PAD. Pemerintah perlu mengetahui bagaimana struktur kegiatan ekonomi masyarakat, sektor usaha apa yang berkembang, wilayah mana yang memiliki potensi ekonomi besar, serta sektor mana yang membutuhkan dukungan.

Nia menilai persoalan data juga berkaitan dengan investasi. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengetahui sektor yang memiliki potensi, kebutuhan infrastruktur, tenaga kerja, hingga peluang pengembangan ekonomi di masing-masing wilayah.

“Kalau datanya tidak kuat, perencanaan juga bisa meleset. Karena itu, sensus ekonomi dan pendataan usaha jangan dianggap sebagai kegiatan administratif biasa,” katanya.

Ia mendorong masyarakat dan pelaku usaha ikut mendukung proses pendataan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, data yang lengkap akan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat karena menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Nia menambahkan, kualitas data juga akan membantu DPRD dalam melakukan pengawasan. Dengan data yang baik, DPRD dapat membandingkan target dengan kondisi riil di lapangan dan melihat apakah program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih terukur. Pada akhirnya yang kita inginkan bukan sekadar banyak program, tetapi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat,” ujarnya.