UMAT ISLAM DAN BANGSA INDONESIA, DUA SANAD DALAM SEJARAH KENEGARAAN: Membaca Ulang Sejarah Indonesia melalui Politik Historiografi

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Ada sebuah pertanyaan sederhana yang jarang kita ajukan ketika membaca sejarah Indonesia: Apakah “umat Islam” dan “bangsa Indonesia” merupakan satu entitas yang sejak awal memiliki sejarah yang sama? Pertanyaan ini tampaknya sederhana. Namun, jika kita membawanya ke dalam historiografi Indonesia, jawabannya menjadi sangat penting. Sebab kita sering membaca sejarah seolah-olah semua identitas politik yang sekarang kita kenal, umat Islam, bangsa Indonesia, dan Negara Republik Indonesia, lahir hampir bersamaan.

Padahal tidak. Ketiganya mempunyai genealogi sejarah yang berbeda. Dan perbedaan inilah yang ingin saya baca melalui dua konsep yang sedang saya kembangkan: Sanad Islam Bernegara dan Sanad Nasionalisme Bernegara.

Umat Islam lebih tua daripada bangsa Indonesia

Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana.Islam bukanlah produk sejarah Indonesia modern. Komunitas ummah dalam sejarah Islam sudah dikenal sejak masa awal Islam pada abad ke-7. Islam kemudian berkembang ke berbagai kawasan dunia, termasuk kepulauan Nusantara melalui jaringan perdagangan, dakwah, ulama, pendidikan, dan kerajaan-kerajaan Islam. Karena itu, secara historiografis kita harus berhati-hati.

Saya tidak mengatakan bahwa “bangsa Indonesia” sudah ada sejak 1.400 tahun lalu.Itu akan mencampuradukkan dua kategori yang berbeda. Yang saya maksud adalah: Genealogi umat Islam jauh lebih tua daripada genealogi bangsa Indonesia modern.

Ini penting. Sebab ketika kita berbicara tentang sejarah politik Indonesia, kita perlu mengetahui entitas apa yang sedang kita bicarakan pada suatu zaman tertentu.

Kapan “bangsa Indonesia” lahir?

“Indonesia” sebagai istilah geografis tentu memiliki sejarah lebih tua. Tetapi bangsa Indonesia sebagai identitas politik modern merupakan hasil proses sejarah yang jauh lebih kemudian.

Salah satu tonggak pentingnya adalah Ikrar Pemuda 28 Oktober 1928.Pada saat itu muncul deklarasi: “Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia”. Ini merupakan momentum penting dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia modern. Artinya, jika kita menggunakan kategori “bangsa” dalam pengertian politik modern, kita tidak dapat begitu saja memproyeksikannya ke masa-masa yang jauh sebelumnya.

Di sinilah historiografi membutuhkan disiplin kronologi. Umat Islam memiliki genealogi yang jauh lebih tua. Bangsa Indonesia modern memiliki genealogi yang jauh lebih muda. Dan negara Indonesia merupakan persoalan yang lebih kemudian lagi.

Tiga hal yang sering dicampuradukkan

Menurut saya, ada tiga istilah yang perlu dipisahkan: Umat. Kategori keagamaan dan sosial.Bangsa. Kategori historis dan politik. Negara. Kategori hukum dan kekuasaan. Ketiganya dapat berhubungan. Tetapi ketiganya tidak identik. Inilah salah satu persoalan yang perlu diaudit oleh apa yang saya sebut Politik Historiografi. Sebab ketika tiga kategori tersebut dicampuradukkan, kita dapat menghasilkan kesimpulan sejarah yang keliru.

Ada dua sanad yang berjalan

Dari sinilah saya mencoba membaca kembali sejarah Indonesia melalui konsep sanad. Sanad biasanya kita kenal dalam ilmu hadis sebagai rantai transmisi yang memungkinkan kita menelusuri dari mana suatu riwayat berasal. Saya menggunakan konsep itu secara analogi historiografis, bukan sebagai klaim bahwa sejarah politik sama dengan ilmu hadis.

Pertanyaannya: Jika sebuah gagasan politik memiliki mata rantai dari generasi ke generasi, dapatkah kita menelusuri sanad gagasan tersebut? Saya berpendapat: bisa. Dan dalam sejarah Indonesia modern, setidaknya terdapat dua sanad politik yang penting.

Sanad pertama: Islam Bernegara

Sanad ini mencoba menelusuri perkembangan gagasan politik umat Islam:

Umat Islam
↓
organisasi dan gerakan Islam
↓
kehendak berpemerintahan sendiri
↓
konsep pemerintahan
↓
politik Islam
↓
gagasan negara Islam

Dalam penelitian saya, salah satu titik penting sanad ini adalah perkembangan Sarekat Islam. Karena itu, saya tidak melihat sejarah perjuangan politik Islam hanya dimulai pada 1945 atau 1949. Ada mata rantai yang jauh lebih panjang.

NATICO I 1916: sebuah mata rantai yang perlu dibaca kembali

Salah satu peristiwa yang menurut saya penting adalah National Indische Congres (NATICO) I di Bandung, 16–24 Juni 1916, yang diselenggarakan oleh Central Sarekat Islam. Salah satu gagasan penting yang muncul adalah zelfbestuur, atau kehendak untuk berpemerintahan sendiri. H. O. S. Tjokroaminoto bahkan berbicara tentang dua kemungkinan jalan menuju perubahan: revolusi atau evolusi. Mengapa peristiwa ini penting? Karena ia menunjukkan bahwa sebelum Indonesia menjadi negara pada 1945, sudah ada proses pemikiran politik mengenai pemerintahan sendiri. Maka sejarah politik Indonesia tidak cukup dibaca hanya melalui: Ikrar Pemuda → Proklamasi → Republik.

Ada mata rantai lain yang harus ditelusuri.

Dari Zelfbestuur menuju Politik Hijrah

Dalam konstruksi sanad yang sedang saya teliti, perkembangan itu kemudian bergerak melalui pemikiran dan dokumen politik Sarekat Islam/PSII. Di antaranya: Program Azas dan Tandhim (1931) kemudian. Majelis Tahkim PSII (1936) yang berkaitan dengan gagasan Sikap Hijrah dan Daftar Oesaha.

Di sini terlihat bahwa gagasan politik Islam tidak berhenti pada kesadaran identitas.Ia berkembang menjadi program politik dan konsepsi perjuangan. Kemudian, dalam pembacaan saya, mata rantai tersebut berlanjut menuju Konferensi Cisayong 1948 dan perkembangan berikutnya hingga Proklamasi NII 7 Agustus 1949. Inilah yang saya sebut sementara sebagai Sanad Islam Bernegara.

Sanad kedua: Nasionalisme Bernegara

Tetapi ada sanad lain. Sanad nasionalisme.Ia dapat dibaca secara sederhana sebagai:

Kesadaran kebangsaan
↓
Indonesia sebagai identitas politik
↓
Sumpah Pemuda 1928
↓
Proklamasi 1945
↓
Pembentukan negara
↓
Republik Indonesia

Sanad ini juga nyata. Dan saya tidak bermaksud mempertentangkannya secara sederhana dengan sanad Islam. Justru persoalannya menjadi menarik karena kedua sanad tersebut berkembang di ruang sejarah yang sama: Indonesia.

Keduanya tidak selalu bertentangan. Ini penting. Saya tidak sedang mengatakan: Islam melawan Indonesia. Juga tidak: nasionalisme adalah musuh Islam. Sejarah jauh lebih kompleks daripada itu. Banyak tokoh Islam menjadi bagian penting dari gerakan kebangsaan Indonesia. Sebaliknya, umat Islam juga memiliki gagasan politik yang tidak selalu dapat direduksi menjadi nasionalisme sekuler. Karena itu, yang perlu kita teliti bukan pertanyaan: “Siapa yang benar?” Melainkan: “Bagaimana kedua sanad politik tersebut berkembang, bertemu, bernegosiasi, dan pada akhirnya mengalami konflik?” Inilah pertanyaan historiografis.

7 Agustus 1949: sebuah kalimat yang sangat menarik

Pada titik inilah saya melihat Proklamasi Negara Islam Indonesia, 7 Agustus 1949, menjadi dokumen yang sangat penting untuk dibaca secara tekstual. Formula yang digunakan adalah: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia…”

Perhatikan baik-baik. Di sana terdapat dua identitas: UMAT ISLAM dan BANGSA INDONESIA. Kemudian keduanya menjadi subjek dari deklarasi: NEGARA ISLAM INDONESIA.

Di sinilah muncul persoalan historiografis yang menarik. Jika NII sejak awal dipahami sebagai gerakan “anti-Indonesia”, bagaimana kita menjelaskan penggunaan eksplisit istilah “bangsa Indonesia” dalam Proklamasi tersebut? Tentu pertanyaan ini tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh konsep NII sama dengan konsep nasionalisme Republik.

Tidak. Tetapi setidaknya ia menunjukkan bahwa persoalannya lebih kompleks daripada sekadar: Indonesia versus anti-Indonesia.

“Umat Islam bangsa Indonesia” sebagai konsep

Karena itu saya mengusulkan agar formula tersebut dipelajari sebagai sebuah konsep politik tersendiri. Saya menyebutnya sementara: Umat Islam bangsa Indonesia. Bukan berarti umat Islam baru lahir pada 1949. Bukan pula berarti bangsa Indonesia baru lahir pada 1949. Yang saya maksud adalah: 7 Agustus 1949 menjadi salah satu titik artikulasi politik yang sangat eksplisit ketika identitas keumatan Islam dan identitas kebangsaan Indonesia ditempatkan bersama sebagai subjek pendirian negara.

Dengan demikian, kita tidak perlu memaksakan pilihan: Islam atau Indonesia. Kita justru dapat bertanya: Bagaimana sebuah gerakan politik memahami hubungan antara Islam dan Indonesia? Itulah pertanyaan yang lebih produktif.

Di sinilah Politik Historiografi bekerja

Dalam historiografi konvensional, sebuah gerakan yang berhadapan dengan pemerintah Republik dapat dengan cepat diberi label:pemberontak. Tetapi Politik Historiografi mengajak kita berhenti sejenak. Kita bertanya: Siapa yang memberikan label itu? Kapan label tersebut muncul? Apa dasar hukumnya? Bagaimana pihak yang diberi label mendefinisikan dirinya sendiri?Apa dokumen yang mereka gunakan? Apa konteks perubahan negara pada saat itu?

Dan yang paling penting: Apakah kategori yang digunakan oleh negara pada masa tertentu boleh langsung dipakai sejarawan sebagai kesimpulan final? Jawabannya harus diuji melalui sumber.

Inilah perbedaan antara pembelaan dan penelitian

Saya menyadari bahwa pendekatan seperti ini dapat menimbulkan kontroversi. Tetapi kontroversi bukan masalah bagi penelitian sejarah. Yang berbahaya justru ketika kontroversi membuat kita berhenti memeriksa sumber. Saya tidak ingin Sanad Islam Bernegara menjadi pembelaan terhadap suatu kelompok. Saya ingin menjadikannya hipotesis historiografis yang dapat diuji. Begitu pula Sanad Nasionalisme Bernegara tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran tunggal yang tidak boleh dipertanyakan. Keduanya harus tunduk pada audit sumber yang sama.

Dua sanad, satu ruang sejarah

Maka untuk sementara saya merumuskan gagasan ini sebagai: Teori Dua Sanad Kenegaraan. Sejarah politik Indonesia modern dapat dibaca melalui sekurang-kurangnya dua genealogis politik: Sanad Nasionalisme Bernegara: Bangsa → Nasionalisme → Indonesia → Kemerdekaan → Negara Bangsa dan Sanad Islam Bernegara Umat: → Gerakan Islam → Zelfbestuur → Konsepsi Pemerintahan → Politik Hijrah → Negara Islam

Keduanya berkembang dalam ruang sejarah yang sama. Kadang beririsan. Kadang bekerja sama. Kadang bernegosiasi. Dan pada titik tertentu mengalami konflik.

Mengapa ini penting bagi historiografi Indonesia?

Karena selama ini kita sering menulis sejarah seolah-olah hanya ada satu jalan menuju Indonesia. Padahal sejarah mungkin lebih menyerupai persimpangan. Ada berbagai kelompok yang memiliki cita-cita tentang masa depan Indonesia. Ada yang membayangkan negara bangsa. Ada yang membayangkan negara berdasarkan Islam. Ada yang membayangkan bentuk lain. Mereka hidup dalam ruang sejarah yang sama. Mereka berbicara dengan bahasa yang kadang sama. Tetapi konsep negara yang mereka bayangkan belum tentu sama.

Sejarah bukan ruang untuk memilih pemenang

Di sinilah saya kira tugas sejarawan menjadi penting. Sejarawan tidak seharusnya hanya menulis sejarah dari sudut pandang pemenang. Tetapi juga tidak otomatis harus membenarkan pihak yang kalah. Tugasnya adalah mengembalikan kompleksitas sejarah. Karena itu saya ingin mengajukan satu prinsip: Jangan menghapus suatu sanad hanya karena sanad itu tidak menjadi arus utama. Sanad yang kalah secara politik tetap merupakan bagian dari sejarah. Sanad yang menang secara politik juga tetap harus diaudit.

Menuju buku Politik Historiografi

Gagasan Sanad Islam Bernegara dan Sanad Nasionalisme Bernegara nantinya akan menjadi bagian dari proyek buku yang sedang saya susun: POLITIK HISTORIOGRAFI. Di sana saya mencoba mengembangkan satu pertanyaan besar:

Bagaimana jika sejarah Indonesia tidak hanya dibaca berdasarkan siapa yang menang, tetapi berdasarkan seluruh sanad gagasan yang benar-benar pernah hidup di dalam masyarakat?

Jika pertanyaan itu kita terima, maka sejarah Indonesia menjadi jauh lebih kaya. Kita tidak hanya membaca: apa yang terjadi, tetapi juga: gagasan apa yang hidup,siapa yang membawanya, dokumen apa yang ditinggalkannya, bagaimana ia berubah, mengapa ia kalah atau menang,dan akhirnya: mengapa sebagian sanad masih kita ingat sementara sanad lainnya hampir hilang dari ingatan nasional.

Penutup: Dua Sanad, Satu Indonesia

Saya tidak sedang mengajak pembaca memilih antara Islam dan Indonesia. Saya justru mengajak kita membaca kembali bagaimana keduanya bertemu dalam sejarah. Sebab umat Islam memiliki sejarah yang jauh lebih tua dari pada bangsa Indonesia modern.

Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang lebih muda. Negara Republik Indonesia lebih muda lagi. Negara Islam Indonesia (NII) selisih empat tahun setelahnya (1949). Tetapi ketiganya kemudian bertemu dalam satu ruang sejarah yang kita kenal sebagai Indonesia.

Maka pertanyaan yang menurut saya layak diajukan bukan: “Islam atau Indonesia?” Melainkan: “Bagaimana bangsa Indonesia umat Islam memahami dirinya sebagai bagian dari umat islam Dunia , dan bagaimana gagasan itu kemudian diterjemahkan ke dalam konsep kenegaraan?”

Jawaban terhadap pertanyaan itu tidak boleh ditentukan oleh prasangka. Ia harus ditemukan melalui sanad sejarah. Dan sanad itu harus bisa diaudit. Inilah titik temu antara Sanad Islam Bernegara dan Politik Historiografi.