Politik Historiografi: Puisi Suluh Revolusi dalam Tatanan Rapuh Paradoks Indonesia 2030

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Peringatan Hari Puisi adalah bentuk politik historiografi terhadap puisi, bahwa eksistensinya berdampak dan bagian dari pusaran sejarah manusia, bukan hanya sang penyair namun juga para pihak yang terkait sebagai ekosistem sastra. Tulisan ini mengambil salah-satu sudut pandang yang agaknya masih jarang diulik kaitannya antara puisi, sejarah dan politik dalam bingkai politik historiografi.

Politik historiografi adalah “perilaku kekuasaan dalam mengendalikan sejarah” (Henk Schulte Nordholit et al., 2008:1) dalam bukunya berjudul Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Dalam bahasa yang lebih ringkas, politik historiografi misalnya lewat ungkapan “politik sebagai panglima”.

Bagaimanapun, politik historiografi menimbulkan anomali historiografi, karena seringkali memberikan setidaknya dapat berbentuk: cacat logika sejarah, cacat sejarah, mitos sejarah, dan penghilangan/penguburan sejarah.

Penguasa di berbagai negara, termasuk di Indonesia sangat “phobia” terhadap karya sastra perlawanan; dan dengan berbagai cara mem-framing-nya sebagai sastra kiri (komunis) atau sastra (kanan) sebagai sastra teroris/pemberontak.

Dalam hal ini, politik historiografi dalam puisi dimaksudkan sebagai peran sejarah puisi (para penyairnya) yang dilegitimasi penguasa terhadap kekuasaan politiknya. Politik historiografi dalam puisi nasional sangat nyata karena puisi sering digunakan sebagai alat untuk membentuk narasi sejarah yang mendukung identitas dan legitimasi bangsa. Melalui metafora dan diksi, para penyair tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menafsirkan ulang masa lalu untuk membangun semangat nasionalisme yang spesifik.

Mengingatkan publik bahwa, Hari Puisi Nasional selalu diperingati tiap tahunnya dengan dua versi tanggal yang berbeda namun merujuk kepada satu tokoh yang sama, yaitu Chairil Anwar. Versi pertama, yaitu pada 28 April sebagai wafatnya ditetapkan pihak pemerintah, melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Badan Bahasa); dan komunitas penyair Indonesia, dikomandani penyair Oo Amuk, puisi mantra, Sutardji C. Bachri, pada tanggal 26 Juli. Chairil Anwar lahir di Medan, 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta, 28 April 1949. Chairil Anwar tercatat sebagai penyair yang produktif di masanya. Selama periode 1942–1949 ia telah menghasilkan 94 tulisan, yang di mana di dalamnya termasuk 70 sajak asli, 4 saduran, 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan.

Chairil Anwar dan Diponegoro: Sebuah Pemodelan

Puisi pada khususnya membawa spirit revolusi terefleksikan dalam puisi-puisi Chairil Anwar, yang memang hadir menyejarah dalam revolusi nasional (1945-1949). Misalnya, penghayatannya terhadap sosok Diponegoro yang memimpin Perang Jawa melawan VOC (1825-1830). Puisi “Diponegoro” diperkirakan tercipta sekitar tahun 1947-1948 dan diterbitkan dalam sebuah majalah sastra bawah tanah yang diterbitkan oleh para intelektual muda.

Dengan memilih nama Diponegoro dalam puisinya,Chairil Anwar tidak hanya mengenang sosok pahlawan,tetapi juga memanfaatkan ingatan kolektif untuk menciptakan narasi baru tentang perlawanan yang berkaitan dengan kondisi pasca-Perang Dunia II

Ia menggambarkan sosok Diponegoro, pemimpin, panglima perang dengan diksi yang memberikan “makna mendalam yang senantiasa update di sepanjang zaman”, seperti:

Di depan sekali tuan menanti: Sikap pemimpin yang siap di depan
Pedang di kanan, keris di kiri: Siap dengan segala macam kekuatan
Sekali berarti Sudah itu mati: Sikap keyakinan siap mati syahid
Punah di atas menghamba: Sikap lebih baik hancur lebur daripada harus menjadi budak penjajah.
Binasa di atas ditindas: sikap lebih baik mati daripada dijajah.

Menurut Pradopo (2021), tahun-tahun menjelang kemerdekaan dipenuhi dengan propaganda politik dan perubahan kekuasaan.Chairil memanfaatkan sosok Diponegoro agar pembaca dapat menghubungkan perlawanan masa lalu dengan perjuangan saat itu melawan Belanda.

Dalam kajian pasca-kolonialisme, Edward Said (1978) lewat bukunya, “Orientalism” menekankan bahwa kolonialisme tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, tetapi juga melalui pandangan yang menggambarkan ‘yang lain’ (kolonial) sebagai inferior dan primitif. Profesor dan penyair Amerika, Sonia Sanchez, pernah bilang, “Semua penyair, semua penulis, berpolitik”. Sedangkan senator John F. Kennedy, bertutur, “Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya”.

Politik historiografi dalam puisi nasional sangat nyata karena puisi sering digunakan sebagai alat untuk membentuk narasi sejarah yang mendukung identitas dan legitimasi bangsa. Melalui metafora dan diksi, para penyair tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menafsirkan ulang masa lalu untuk membangun semangat nasionalisme yang spesifik.

Sapardi Djoko Damono dalam bukunya Politik Ideologi dan Sastra Hibrida (1999), mengungkapkan bahwa politik dan ideologi tidak bisa dipisahkan dari sastra. Dalam pengertian tersebut Damono mengartikan politik sebagai: Pertama, tindakan atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendapatkan kekuasaan dalam negara, masyarakat, atau lembaga. Kedua, tindakan atau kegiatan yang dianggap bisa menjamin bahwa kekuasaan dilaksanakan dengan cara tertentu. Sementara itu, ideologi diartikannya sebagai keyakinan atau seperangkat keyakinan yang menjadi landasan teori orang, masyarakat, atau negara untuk melakukan satu tindakan.

Politik historiografi atas karya sastra dialami dalam dinamika perjalanan kesusastraan Indonesia, pertama-tama; di era Orde Lama, (1957-1965); dan era Orde Baru (1980-1990). Penulis menyebutnya sebagai fenomena anomali “Sastra untuk Revolusi & Sastra untuk Pembangunan”

Sastra untuk Revolusi: Era Lekra (1956-1965)

Salah satu ciri “demokrasi terpimpin” adalah kerasnya imbauan, atau desakan, agar orang senantiasa sadar akan doktrin negara yang waktu itu disebut “Manipol”, singkatan dari “Manifesto Politik” Bung Karno. Nama itu dirumuskan dari pidatonya di tahun 1958.4) Di antara kita yang hidup di masa itu banyak yang akan ingat seruan yang tak putus-putusnya untuk menjalani “indoktrinasi”. Kursus-kursus ideologi ini berlangsung di hampir tiap organisasi, dengan beberapa bahan pokok yang sudah ditentukan dan sudah semestinya “ajaran Bung Karno” merupakan komponen yang utama, juga Marxisme.

Pada era Orde Lama, saat kekuatan politik PKI mendapat panggungnya, muncul Lekra. Joko Pekik dalam wawancaranya dengan Tempo mengatakan bahwa Lekra terbentuk atas anjuran Presiden Soekarno yang mendorong semua partai memiliki lembaga kebudayaan. Seketika itu, Lekra menjelma menjadi alat propaganda politik para sastrawan dan seniman bagi PKI. Mereka menggunakan seni sastra sebagai media perlawanan terhadap ideologi kapitalisme (Suyono, 2014:16).

Dalam pidatonya pada 19 April 1959 di simposium sastra Badan Kesenian Mahasiswa Indonesia di Jakarta, Joebaar Ajoeb, sekretaris umum Lekra menekankan pentingnya hubungan yang erat antara sastrawan dan politik atau sastra harus berpolitik. Dia menjelaskan tentang “sastra baik” yang bersekutu dengan “politik suci”, yaitu sastra yang di dalamnya tercermin wajah, watak, dan perjuangan masyarakat bangsa dan rakyat.

Munculnya LEKRA mendapat perlawanan dengan berdirinya Manifes Kebudayaaan (Manikebu) pada 17 Agustus 1963 sebagai respons terhadap dominasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang beraliran kiri, dengan tujuan menegakkan kebebasan berkarya, mengusung humanisme universal, serta mempertahankan Pancasila sebagai landasan kebudayaan nasional. Manikebu menolak seni yang hanya menjadi alat politik.

Namun, pada 8 Mei 1964 pagi, sebuah berita terdengar dari radio: Presiden Soekarno melarang “Manifes Kebudayaan”. Sejak September 1963 sampai dengan 8 Mei 1964, serangkaian kampanye yang sengit, kadang terasa tidak adil, dan yang jelas sistematis, dilancarkan terutama oleh para mereka yang punya hubungan dengan PKI dan PNI. Selama tujuh bulan Manifes Kebudayaan itu diserang lewat statemen, pidato, dan tulisan, sampai pada akhirnya ia dinyatakan dilarang. Para penulis yang terlibat di dalamnya dengan segera dinyatakan sebagai “kontra revolusi” sebuah cap kejahatan di masa itu. Mereka tak lagi bisa menulis di penerbitan mana pun.

Sastra untuk Pembangunan: Era Orde Baru

Sementara itu, Pemerintah Orde Baru melarang karya sastra di Indonesia tahun 1966-1998 disebabkan oleh adanya perlawanan dalam dunia sastra, baik perlawanan karya sastra terhadap pemerintah terkait tragedi 1965 maupun perlawanan karya sastra terhadap hegemoni penguasa.

Pemerintah Orde Baru berusaha melakukan pengontrolan pers secara ketat dengan membredel majalah atau surat kabar yang kritis, menjinakkan pers yang membuat kegaduhan atau ketertiban umum (Hill, 2011:7). Pemerintah membekukan cerpen bertemakan peristiwa seputar G30S yang terbit di majalah Horison dan majalah Sastra pada periode tahun 1966-1970. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir tumbuh kembangnya karya-karya sastra yang mengkritik pemerintah. Kebijakan itu berupa pelarangan terhadap buku-buku sastra maupun media-media massa yang menampungnya.

Kasus pelarangan buku sastra paling kontroversial pada masa Orde Baru adalah kasus pelarangan Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer pada tahun 1981-1986, yakni Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Kontrol Orde Baru terhadap karya sastra di Indonesia juga diberlakukan terhadap puisi bernada kritis dan perlawanan terhadap pemerintah. Individu atau pengurus organisasi kemasyarakatan dibekukan dikarenakan kegiatannya yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum (merongrong kewibawaan pemerintah atau mendiskreditkan pemerintah). Orde Baru menahan dan membekukan kegiatan Wiji Thukul anggota PRD (Partai Rakyat Demokratik) dan W. S. Rendra anggota dari Bengkel Teater.

Pemerintah Orde Baru lebih sering menghadapi perlawanan karya sastra sastra dari kedua penyair bernama W.S. Rendra dan Wiji Thukul, sebab karya puisinya cederung subversif dan dianggap mengganggu ketertiban umum serta stabilitas nasional. Pemerintah Orde Baru pernah melarang penayangan film berjudul “Yang Muda Yang Bercinta” karya Sjuman Djaya pada tahun 1977 (Haryono, 2005: 56) dengan alasan terdapat adegan pembacaan puisi Rendra yang berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang dibacakan untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta pada 1 Desember 1977, dan “Sajak Sebatang Lisong” yang dibacakan untuk mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada 17 Agustus 1977. Pemerintah menilai bahwa puisi Sajak Pertemuan Mahasiswa dibacakan oleh Rendra untuk mengkritik pelaksana pendidikan tinggi terkait praktik pendidikan tinggi yang hanya mengajarkan ilmu dan pengetahuan kognitif tanpa memasukkan nilai-nilai kemanusiaan kepekaan terhadap realitas sosial.

Era Reformasi: Paradoks Perlawanan atas Penguasa

SAJAK MABUK REFORMASI

Tuhan, maafkan, aku mabuk lagi
dalam pusingan anggur reformasi
menggelepar ditindih bayang-bayang diri
seember tuak kebebasan mengguyurku
membantingku ke ujung kakimu
luka-luka kepalaku, luka-luka dadaku
luka-luka persaudaraanku
luka-luka hati nuraniku
aku mabuk lagi, terkaing-kaing
di comberan negeriku sendiri. peluru tentara
menggasak-gasakku, pidato pejabat
merobek-robek telingaku, penggusuran
menohokku, korupsi memuntahiku
katebelece meludahiku, suksesi
mengentutiku, demonstrasi mengonaniku
likuidasi memencretkanku, kemiskinan
merobek-robek saku bajuku
tuhan, maafkan, aku mabuk lagi
menggelinding dari borok ke barah
dari dukun ke setan, dari maling ke preman
dari anjing ke pecundang, dari tumbal
ke korban, dari krisis ke kerusuhan
dari bencana ke kemelaratan!
aku mabuk lagi, mana maling mana polisi
mana pahlawan mana pengkhianat, mana
pejuang mana penjilat, mana mandor
mana pejabat, mana putih mana hitam
mana babi mana sapi, mana pelacur
mana bidadari, mana perawan mana janda
mana tuhan mana hantu? semua nyaris seragam
begitu sulit kini kubedakan
tuhan, maafkan, aku mabuk lagi!
berhari-hari, berbulan-bulan
tanpa matahari

Jakarta, Mei 1998/2007

Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie lalu K. H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Sukarnoputri, muncul wacana tentang Sastrawan Angkatan Reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel, yang bertema sosial-politik, khususnya seputar Reformasi. Di rubrik sastra Harian Republika, misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial-politik.

Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan Reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya “Sastrawan Angkatan 2000”. Sebuah buku tebal tentang Angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta pada tahun 2002. Seratus lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam Angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herfanda dan Seno Gumira Ajidarma, serta yang muncul pada akhir 1990-an, seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliany.

Sastrawan Angkatan Reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan jatuhnya Orde Baru.

Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Tokoh-Tokoh Angkatan Reformasi dan 2000-an, antara lain Ahmadun Yosi Herfanda, Acep Zam-zam Noer, Andrea Hirata, Korrie Layun Rampan, Ayu Utami, Habiburrahman El Shirazy, Tere Liye, Dewi Lestari, Widji Tukul, Darman Moenir, Achmad Fuadi,

Era Paradoks Indonesia (2025-2030)

Politik sastra di era paradoks Indonesia saat ini beroperasi dalam ruang yang kompleks, di mana kebebasan berekspresi sering kali bertabrakan dengan kepentingan oligarki, stagnasi hukum, dan etika yang tergadai. Sastra tidak lagi hanya sekadar seni, melainkan menjadi alat perlawanan simbolik terhadap paradoks di mana Indonesia kaya raya sumber daya alam, namun rakyatnya masih banyak yang miskin.

Di tengah menguatnya politik oligarki dan kartel yang disorot dalam buku “Paradoks Indonesia” (sebagai peta jalan pemerintahan saat ini), karya sastra sering mengambil peran untuk menyuarakan ketidakadilan sosial. Sastra menjadi wadah bagi suara-suara yang terpinggirkan akibat kebijakan ekonomi yang timpang.Meskipun di era demokrasi, politik sastra masih menghadapi bayang-bayang pelarangan buku dan kekerasan simbolik.

Hal ini menciptakan paradoks di mana sastra dituntut kritis, namun dibatasi oleh ketakutan akan pencekalan atau sensor, mirip dengan alasan yang pernah membungkam karya Pramoedya Ananta Toer. Novel dan karya sastra masa kini sering kali mengangkat tema korupsi, penyalahgunaan kekuasaan (kleptokrasi), dan masalah sosial-politik, menjadi cerminan kegelisahan intelektual terhadap kondisi negara.

Sastra sering digunakan sebagai bentuk perlawanan, terutama dalam sastra lisan atau fiksi yang menggambarkan penindasan. Karya-karya tersebut sering kali secara berani menyindir pemegang kekuasaan.Politik sastra juga dipengaruhi oleh era digital, di mana sastra beradaptasi dengan teknologi baru namun tetap harus berhadapan dengan budaya politik yang dipengaruhi oleh modal super kaya.

Puisi dapat digunakan oleh kelompok atau negara untuk mengukuhkan kekuasaan dengan menggambarkan perjuangan tertentu sebagai satu-satunya kebenaran sejarah.Sejak kemerdekaan, puisi nasional sengaja ditulis dengan perspektif yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai subjek pahlawan dan kolonial sebagai tokoh jahat (historiografi antineerlandosentris). Karya-karya awal seperti milik Muhammad Yamin (“Tanah Air”) membantu mendefinisikan wilayah dan kebanggaan nasional jauh sebelum konsep negara-bangsa sepenuhnya matang. Puisi juga berfungsi sebagai alat politik untuk melawan historiografi resmi, seperti yang dilakukan oleh Angkatan 66 atau penyair era Reformasi yang menggugat narasi pemerintah.