Mendagri: Penunjukan M Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar Sudah Sesuai Aturan

Terasjabar.co – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ia menegaskan penunjukan tersebut tidak ada kaitannya dengan proses Pilkada Jabar yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang.

Pada awal tahun 2018, nama M Iriawan yang saat itu berangkat Irjen Pol dan menjabat Asisten Kapolri Bidang Operasi muncul sebagai kandidat Pj Gubernur Jabar. Nama Iriawan diusulkan bersama Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin untuk menjadi Pj Gubernur Sumut.

Namun kemunculan nama-nama perwira tinggi Polri tersebut menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Menko Polhukan Wiranto juga mengatakan usulan itu dikaji ulang.

Seiring berjalannya waktu, wacana penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menguap ke permukaan. Akhirnya pada Senin (18/6/2018) pagi ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Tjahjo mengaku tidak ambil pusing dengan pro kontra yang kini muncul. Menurutnya penunjukan dan pengangkatan M Iriawan sebagai Pj Gubernur tidak menyalahi aturan.

“Enggak ada apa-apa, yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum (sudah) curiga,” kata Tjahjo, saat ditemui usai pelantikan, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018).

Dia sadar betul apa yang diusulkannya itu akan berpengaruh kepada Presiden Joko Widodo. Namun dia memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dengan penunjukan M Iriawan.

“Kan kami enggak mungkin dong saya mengusulkan orang, kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan enggak mungkin. Saya sesuai aturan dan undang-undang karena nama yang saya usulkan saya kirimkan kepada Pak Presiden,” ucapnya.

Dia juga menampik bila pengangkatan M Iriawan ini ada hubungannya dengan proses Pilkada Jabar. Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci terkait dugaan politis tersebut. Namun yang jelas, kata Tjahjo, proses pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi.

“Sesuai aturan dan mekanisme yang ada, tah mau apa? Toh Pilkada tinggal seminggu, saya (juga) tanggal 21 melantik Penjabat Gubernur Sumut, 27 pencoblosan tanggal 27 (Juni), mau apa? Yang penting melayani masyarakat tata kelola pemerintahan harus berjalan dengan baik,” ujarnya.