Deforestasi, Degradasi Lingkungan dan Krisis Kebangsaan: Peringatan Keras dari Banjir Bandang dan Longsor Sumatra

Oleh:
Cetta Aftiya Rachmat
(Mahasiswa Program Studi Sosiologi, FISIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabar.co – Banjir bandang dan longsor yang terjadi di pulau Sumatra pada akhir November 2025 bukan peristiwa yang terjadi begitu saja oleh sendirinya, curah hujan yang sangat tinggi kala itu sudah di prediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencatat bahwa curah hujan harian lebih dari 300 milimeter di sebagian Sumatra Utara. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal, akses jalan dan layanan terputus di sapu oleh derasnya air. Sementara sebagian besar justru melihat tragedi ini sebagai hasil dari kerusakan lingkungan, mereka melihat bukan sebagai bencana dengan persoalan cuaca, melainkan buah dari degradasi lingkungan.

Data Badan Pusat Statistika (BPS) sepanjang periode 2013-2022, Indonesia kehilangan jutaan hektare hutan, bahkan 2021-2022 deforestasi netto mencapai lebih dari 104 ribu hektare. Sedangkan Sumatra menjadi salah satu daerah dengan angka deforestasi terbesar sesuai dengan data BPS tahun 2021-2022 yaitu 5.000-5.817. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi hilangnya tubuh-tubuh pohon di wilayah Indonesia. Menurut Dr. Suryatmojo (pakar UGM) menjelaskan bahwa hutan di hulu Daerah Alira Sungai (DAS) berfungsi sebagai penyangga hidrologis dari curah hujan dengan menahan sekitar 15-35%, akan tetapi ketika siklus hidrologi alami ini terganggu maka fungsi-fungsinya pun akan hilang, tanah akan kehilangan protositasinya sehingga penyerapan air berkurang drastis dan akibatnya hujan mengalir deras kehilir. Desa-desa di lereng bukit yang dulunya aman sekarang menjadi titik rawan.

Mengapa Deforestasi dan Degradasi Lingkungan adalah Masalah Bagi Bangsa? karena ini menjadi ancaman bagi fondasi kehidupan bangsa, dengan banyaknya degradasi akan terus meningkatkan resiko dari bencana. Bukankah pancasila telah menjamin dari sendi-sendi kehidupan bangsa kita? Seperti hal nya sila kedua Kemanusian yang Adil dan Beradab, dengan melindungi rakyat dari penderitaan yang masih bisa dicegah tapi nyatanya pemerintah sendiri yang tidak bisa mencegah dari yang seharusnya melindungin kaum elite dan korpotasi menjadi tokoh yang berperan dalam kerusakan alam sedangkan yng menanggung resiko adalah rakyat kecil sangat jelas ini melanggar dari ”perikemanusiaan” .

Sila ketiga Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sila ini menuntut kerja sama dalam menjaga tanah air kita. ketika bencana longsor dan banjir di Sumatra menunjukan degradasi lingkungan yang mengancam kohesi bangsa, persatuan Indonesia tidak mungkin terwujud jika masyarakat terus dipisahkan oleh konflik dan krisi sumber daya. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi nyatanya kebijakan lingkungan yang tidak bijak dalam mengatasi bencana. Melihat kasus dari data statistika ribuan hektare kawasan hutan menjadi dampak dari deforestasi merupakan contoh nyata dari longgarnya perizinan lahan,lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Seharusnya sikap ”bijak” yang dimaksud dalam sila ini dengan kita mengkaji lebih dalam keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan yang tidak merugikan rakyat.

Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga tanah air kita? Pertama, penegakan hukum lingkungan secara tegas, bukan hanya kepada pelaku lapangan tetapi pada koporasi besar yang terbukti membuka lahan secara tidak bertanggung jawab. Kedua masyarakat juga harus turun tangan untuk menjaga ekosistem dan memulihkannya kembali agar tidak hanya menjadi penonton dalam program pemerintah, Ketiga seluruh kebijakan lingkungan seharusnya kembali kepada sendi-sendi kita yaitu Pancasila.