Sugianto Nangolah Soroti Wacana RUPSLB bank bjb Jelang Pergantian Gubernur

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, SH., MH., memberikan perhatian serius terhadap wacana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada akhir Januari 2025. Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam mengingat momentum yang berdekatan dengan pelantikan Gubernur baru.

“RUPSLB adalah mekanisme yang sah dalam korporasi, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan waktu dan konteks yang tepat. Dengan jadwal pada 24 Januari, hanya beberapa hari sebelum pergantian Gubernur, saya rasa penting untuk memastikan ada sinergi antara manajemen bank dan pemerintahan baru,” ujar Sugianto kepada Terasjabar.co, Jumat (06/12/2024).

Menurutnya, agenda seperti ini membutuhkan diskusi mendalam dengan DPRD Jawa Barat sebagai mitra kerja strategis. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil selaras dengan visi Gubernur yang akan datang dan tetap mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“DPRD perlu dilibatkan secara aktif dalam pembahasan wacana ini. Jangan sampai ada keputusan yang terkesan terburu-buru atau tanpa pertimbangan menyeluruh, terutama jika menyangkut perubahan jajaran pengurus bank,” tambahnya.

Sugianto juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang transparan antara pihak manajemen bank bjb, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa DPRD, khususnya Komisi III, akan meminta penjelasan dari Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) terkait latar belakang serta urgensi pelaksanaan RUPSLB ini.

“Kami ingin memastikan ada alasan yang jelas dan rasional untuk menggelar RUPSLB di tengah momen transisi kepemimpinan. Harus ada kejelasan, apakah ini benar-benar mendesak atau hanya persoalan teknis yang bisa ditunda hingga pemerintahan baru terbentuk,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengamat ekonomi menyatakan bahwa RUPSLB biasanya digelar jika ada isu signifikan terkait tata kelola atau integritas di tingkat direksi. Meski begitu, Sugianto menilai langkah ini harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menciptakan persepsi negatif atau ketidakpastian di kalangan pemangku kepentingan.

“Kami mendorong agar biro terkait segera memberikan penjelasan yang lengkap. Apakah sudah ada komunikasi dengan OJK, dan apa dampaknya jika agenda ini dilakukan sebelum gubernur baru resmi bertugas. Transparansi adalah kunci untuk mencegah isu ini menjadi polemik,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sugianto berharap bahwa proses ini dapat berjalan dengan profesional tanpa mengorbankan kepentingan strategis bank bjb maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Bank bjb adalah aset penting Jawa Barat. Keputusan apa pun terkait bank ini harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan demi kepentingan jangka panjang masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.