Bahas LKPJ Gubernur TA 2023, Komisi IV DPRD Jabar Gelar Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Komisi
Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja bersama mitra kerja komisi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (3/4/2024).
Adapun Mitra Kerja Komisi IV tersebut ialah Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat kerja tersebut, mitra kerja komisi memberikan paparan mengenai pencapaian dan proyeksi ke depan terkait dengan bidang tugas mereka masing-masing. Diskusi dan tanya jawab aktif dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan implementasi program-program yang telah dilaksanakan.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Zulkifly Chaniago, BE., mengatakan, rapat kerja ini bertujuan untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023.
“Rapat kerja ini merupakan upaya kami untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2023 secara lebih mendalam. Kami berharap dapat mengidentifikasi capaian, tantangan, serta rencana ke depan yang disampaikan dalam LKPJ tersebut,” ujar Zulkifly.
Zulkifly mengatakan, Situ Ciburuy dipilih sebagai lokasi rapat kerja karena merupakan salah satu area yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat.
“Situ Ciburuy dipilih sebagai lokasi rapat kerja kami kali ini karena merupakan salah satu area yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat. Kami berharap dengan berkumpul di sini, kami dapat lebih terhubung dengan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut Zulkifly mengatakan, rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jabar untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
“Dengan melibatkan mitra kerja komisi, diharapkan dapat terjalin sinergi yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat”, pungkasnya.
Leave a Reply