AD/ART Demokrat Dianggap Tak Demokratis, Zulkifly Chaniago: Ukurannya Apa?

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H. Zulkifly Chaniago, BE. menanggapi tudingan yang menyebut AD/ART Demokrat tahun 2020 tidak demokratis.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan, aturan dalam AD/ART itu telah dikehendaki oleh semua anggota partai dan diputuskan dalam Kongres 2020 lalu. Dia menyebutnya bahwa anggota partai politik memiliki hak eksklusif dan kedaulatan dalam menyusun aturan dalam AD/ART.

“Anggota partai politik memiliki hak eksklusif dan kedaulatan dalam menyusun aturan dalam AD/ART, kecuali ada pelanggaran terhadap larangan-larangan yang dalam undang-undang partai politik. Masalah itu demokratis atau tidak demokratis ukuran mana? ukuran siapa? kan enggak ada ukurannya”, kata Zulkifly, Selasa (19/10/2021).

Menurutnya AD/ART masing-masing parpol di Indonesia memiliki perbedaan yang spesifik. Misalnya saja soal pembatasan masa jabatan ketua umum partai, ada yang membatasi hanya dua periode dan ada yang tidak membatasi.

“Hal itu yang kemudian tidak diatur dalam UU Partai Politik karena memang negara tak mengatur internal partai politik sejauh itu. Apalagi, kegiatan operasional parpol bersumber dari iuran para anggota. Negara hanya sebatas memberi bantuan”, pungkasnya.