Sugianto Nangolah Sebut Keterangan Saksi Ahli Moeldoko Perkuat Dalil KemenkumHAM

Terasjabar.co – Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, SH., MH. menilai keterangan para saksi ahli pihak Moeldoko dan Jhoni Allen memperkuat dalil hukum Kementerian Hukum dan HAM serta partainya.

Wakil Komisi III DPRD Jabar ini mengatakan, saksi ahli pihak Moeldoko dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan anggran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) bukan produk peraturan, dan sifatnya keperdataan. 

“Keterangan ini menambah keyakinan kami bahwa AD/ART Partai Demokrat memang bukan peraturan yang bisa menjadi objek uji materiil di Mahkamah Agung sebagaimana dalil pengacara mereka,” kata Sugianto kepada Terasjabar.co, Jumat (15/10/2021).

Sugianto menuturkan, saksi ahli pihak Moeldoko juga menyatakan perselisihan kepenguruan merupakan persoalan internal yang mesti diselesaikan melalui Mahkamah Partai, sebagaimana tercantum pada Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik.

Sehingga, kata legislator dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini, gugatan kubu Moeldoko ke PTUN karena Kemenkumham menolak permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang, bisa dikategorikan tidak sesuai dengan UU Parpol.

Saksi ahli pihak Moeldoko, kata Sugianto, juga mengatakan bahwa Mahkamah Partai yang sah adalah yang masih terdaftar di Kemenkumham.

“Sementara hingga hari ini, Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham adalah yang berada dalam struktur DPP Partai demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu persyaratan mendasar untuk mendaftarkan perubahan AD/ART maupun perubahan kepengurusan parpol ke Kemenkumham adalah mesti melampirkan Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa dari Mahkamah Partai.

Sementara, Mahkamah Partai di bawah kepemimpinan AHY tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut untuk pendaftaran hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham.