Terasjabar.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat mengatakan penolakan atas kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.

“Insya Allah memberikan pelajaran yang amat baik bagi semua pihak. Kepada siapapun, jangan coba-coba menjadi ‘begal’ partai, jaga adab dan tata kerama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH., MH., Kamis (1/4/2021).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat itu bersyukur karena  pemerintah telah jeli dan mengedepankan kaidah hukum lantaran telah membuat keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

“Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas segala yang telah dikerjakan pemerintah dengan semestinya,” kata legislator dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi itu.

Sugianto menganggap keputusan Kemenkumham Republik Indonesia tersebut menjadi preseden positif bagi bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air.

“Saya menafsirkan bahwa sikap pemerintah yang secara tegas dan terang benderang menolak hasil KLB ‘abal-abal’ di Deli Serdang, sesungguhnya itu  merupakan pernyataan diam-diam dari pemerintah atas forum di Deli Serdang itu merupakan pertemuan para ‘begal’ politik,” kata Sugianto.

Sebelumnya, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Pemerintah menyatakan  permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 ditolak,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2021).