Soal KLB Deli Serdang, Toto Purwanto Sandi: Inilah Dagelan Politik yang Memalukan di Bumi Indonesia!

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Purwanto Sandi menilai Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) kemarin ilegal dan inkonstitusional.

“Menurut saya, inilah dagelan politik yang sungguh memalukan di bumi Indonesia tercinta di era reformasi dan demokrasi saat ini,” kata Toto, Senin (8/3/2021).

Pria yang menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta ini menegaskan, bagaimana mungkin seorang yang bukan anggota Partai Demokrat bisa menunjuk pejabat pemerintah seperti Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

“KLB ini jelas ilegal. Karena, tidak diikuti oleh pemilih yang memiliki hak suara yang sah seperti para Ketua DPD dan DPC. Dan Pak Moeldoko seharusnya jadi teladan bukan ikut mendorong KLB ilegal ini,” tutur Toto.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemulihan (Dapil) Jabar 10 (Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang) itu berharap, pemerintah ikut berperan dan segera mengambil langkah cepat dalam persoalan ini.

“Ya, jika aksi ini dibiarkan di Bumi Indonesia, maka tidak menuntut kemungkinan akan terjadi KLB Ilegal bagi partai besar lainnya juga,” bebernya.

Untuk itu, hal tersebut sungguh memalukan terlebih di era orde baru yang disebut era otoriter karena ini belum pernah terjadi. Dan KLB tersebut lebih jauhnya ingin membelah Demokrat.

“Kami persilahkan kepada para tokoh masyarakat, agama, politik, para cendikiawan dan masyarakat umum untuk menilainya secara netral. Yang jelas, kami tetap akan berjuang agar kebijakan Pemerintah pro rakyat, pro pertumbuhan ekonomi dan pro lapangan kerja untuk rakyat,” ucap Toto.

Oleh karena itu, Ia berharap pemerintah agar tegas menegakkan aturan secara adil dan menolak KLB tersebut. Karena, Kemenhumham telah menerbitkan dua keputusan yang sudah dilembarnegarakan yaitu nomor 15 tanggal 19 Februari 2021.

“Kami berharap pemerintah tetap konsisten atas hasil Kongres ke-V Partai Demokrat mengenai perubahan AD/ART kepengurusan adalah mutlak sah,” tungkasnya.