Irfan Suryanagara Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Wacana Relaksasi PSBB

Terasjabar.co – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berjalan di beberapa wilayah Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan selaras dengan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang semakin meluas dan belum terkontrol dengan baik.

Seperti yang kita tahu, kebijakan PSBB bisa membikin kurva kasus positif melandai, tetapi di sisi lain ia juga memiliki dampak yang ganas bagi perekonomian warga, salah satunya adalah gelombang PHK.

Pemerintah pusat sendiri mulai mewacanakan relaksasi dalam pelaksanaan PSBB, dan skema pemulihan kegiatan perekonomian. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelonggaran perlu dilakukan untuk mengembalikan perekonomian di masyarakat.

Menyikapi wacana itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah mengkaji secara mendalam terkait wacana akan dilakukannya relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

“Semuanya harus dikaji secara mendalam, baik soal penanganan medis, ketahanan pangan, hingga pendapatan warga. Mengkaji ini harus melibatkan pihak-pihak yang benar-benar kredibel di bidangnya,” kata Irfan Suryanagara kepada Terasjabar.co, Selasa (12/5/2020).

Ia tidak mempermasalahkan rencana relaksasi PSBB tersebut. Namun ia menilai relaksasi tersebut tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

“Untuk relaksasi PSBB butuh perencanaan matang dan dilakukan secara bertahap. Kriteria relaksasi PSBB juga harus terukur dan dimatangkan,” ujar anggota Komisi III DPRD Jabar ini.

Ia menambahkan, rencana pemerintah puat melakukan relaksasi PSBB tersebut justru memperlihatkan kepada publik, ketidakjelasan konsep penanganan Covid-19. Bahkan dirinya berpendapat, sejak awal penerapan PSBB ini hanya upaya pemerintah pusat melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah.

“Di lapangan, memang pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang paling sibuk dalam upaya penanganan dan pengendalian Covid-19,” ungkap pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat ini.

Ia pun menyayangkan adanya rencana relaksasi tersebut. Di satu sisi kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB. Tetapi di sisi lain, pemerintah justru ingin melonggarkan PSBB.

“Untuk kondisi saat ini memotong mata rantai penyebaran Covid-19 sesuatu yang mutlak, agar penyebaran wabah ini tidak banyak menimbulkan korban. Keselamatan warganegara dan nyawa masyarakat lebih penting dari faktor lainnya termasuk masalah ekonomi. Oleh karena itu penanganan Covid-19 ini harus menjadi fokus utama dan menjadi tujuan utama,” pungkasnya.