Komisi IV DPRD Jabar Diskusi Dengan Pemkot Depok Terkait Penanganan Banjir dan Tanah Longsor

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Komisi IV mengunjungi kantor Pemerintah Kota Depok dalam rangka pembahasan masalah banjir di Kota Depok, dipimpin Ketua Komisi IV Ir. H. Imam Budi Hartono rombongan diterima oleh Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna dan didampingi oleh para Kepala Dinas terkait di Kota Depok, bertempat I ruang Rapat Walikota Depok, Selasa (21/1/2020).

Pada sambutanya Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna yang didampingi Assisten Ekbang, Dinas Damkar, Kadis PUPR Dadan Rustandi, Kabid Bencana, Rumkin, Kabag Pembangunan, Diskominpo, Ka Bappeda dan Kadis DLH & Kebersihan.

Untuk penanggulangan bencana alam banjir Pemerintah Kota Depok telah disampaikan dan diusulkan ke Gubernur Jawa Barat, dengan kebutuhan biaya sebesar sekitar 150 Miliar, namun yang di setujui Pemprov hanya setengahnya.

Sedangkan Banjir terjadi selain curah hujan tinggi, juga banyaknya sampah baik lokal maupun kiriman dari bogor. Sedakan Rumah rumah yang terkena longsor banyaknya di daerah yang tidak berijin.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota juga mengakui bahwa di Kota Depok Ruang Terbuka Hijau (RTH) terus berkurang akibat berkembangan pemukiman-pemukiman baru sehinga perlu ada penambahan RTH.

Menanggapi hal tersebut HM. Hasbullah Rahmat, S.Pd., M.Hum. Anggota Komisi IV asal Dapil Depok dan Bekasi bahwa pihaknya mengharapkan, kepada Pemerintah Kota Bogor untuk mengajukan Anggaran di Daerahnya, supaya dapat berkomunikasi dengan baik dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal dapil Depok-Bekasi.

“Hal ini bukan untuk Pemerintah Kota Depok saja, tetapi untuk Daerah lain juga alangkah indah dan baiknya apabila Bupati/Walikota menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar selalu koordinasi dengan Anggota DPRD Povinsi sesuai dengan Daerah Pemilihan masing dan surat permohonan yang diajukan ke Gubernur, DPRD Jawa Barat mendapat tembusannya, supaya Anggota DPRD dapat mendorong dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Bupati/Walikota masing-masing”, kata Hasbullah.

Hal senada didukung oleh Dr. H. Nur Supriyanto, MM. yang juga Dapil Kota Bekasi-Depok. “Jadi kata kuncinya adalah Koordinasi dan Komunikasi dengan baik”, tegas Nur Supriyanto.

Selain itu Hasbulah menyeroti masalah penanganan sampah perlu di wilayah perbatasan dibuat pemebersihan sampah dengan memasang Jala/jaring di sungai-sungai dengan system modern agar sampah tidak masuk ke depok.

“Perlu ada keberanian dan ketegasan Pemerintah Kota Depok untuk melakukan moratorium terhadap permukiman yang ada di Kota depok terutama yang berada di samping kali dan menyita garis sempadan kali”, tambahnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IV Imam Budihartono mengatakan bahwa terkait infrastuktur di Kota Depok yang menyebabkan banjir.

“Untuk kewenangan Provinsi hanya menyangkup sampah, underpass, dan sekolah. Dan Anggaran bantuan Kota Depok yang termasuk wilayah yang mendapatkan bantuan terkecil dari Pemprov se kota/kabupaten di Jawa Barat, untuk itu Ketua Komisi IV, menghimbau agar pengajuan anggaran bantuan ke Provinsi harus dikawal Pemkot Depok ke Pemprov Jawa Barat dan sering koordinasi untuk bisa merealisasikan anggaran yang diajukan, dan setiap usulan permohonan bantuan Anggaran, DPRD Provinsi Jawa Barat diberikan tembusan, sehingga Anggota DPRD asal Dapil masing-masing dapat mengawal dan memperjuangan aspirasi yang disampaikan Bupati/Walikota”, pungkas Imam.