Waspadai Bencana, Legislator Minta Pemda Tingkatkan Pengawasan Aktifitas Penambangan

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Jawa Barat menghimbau pemerintah kabupaten kota bisa meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan atau galian C di wilayahnya masing masing. Hal itu seiring dengan kewaspadaan mengantisipasi bencana longsor dan lainnya.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Toni Setiawan mengatakan, saat ini musibah bencana sering terjadi di beberapa daerah di wilayah Jawa barat. Apalagi dengan musim hujan yang cukup ekstrem akhir akhir ini, sehingga mengakibatkan beberapa daerah di jabar terkena bencana banjir dan longsor. Apalagi ada himbauan dari BMKG terkait masa puncak musim hujan yang akan diperkirakan terjadi di bulan Januari-Februari 2020.

“Tentunya itu harus diwaspadai oleh kita semua, apalagi jawa barat ini memang cukup rawan terjadinya bencana banjir dan longsor,” jelas Toni.

Namun demikian pada kondisi tersebut ada yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dengan aktifitas pertambangan atau galian C. Terlebih galian C ini sangat rawan menjadi penyebab terjadinya bencana longsor.

“Khusus kabupaten dengan 31 kecamatan, tentunya perlu kesiagaan semua pihak karena sekarang di kabupaten Bandung banyak yang beralih fungsi. Yang dulunya gunung sekarang banyak galian c dan tambang tambang, ini akan kita awasi juga. Memang sekarang di kabupaten bandung tidak terjadi bencana longsor yang signifikan, tapi kita harus siap siaga. Disini kita berkoordiniasi dengan gubernur terkait pengawasan pertambangan di jabar karena itu menjadi tanggung jawab kita semua,” jelas Toni.

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, masalah alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara (KBU) pun harus menjadi perhatian semua pihak. apalagi KBU merupakan daerah resapan air yang harus dijaga. Terkait itu pihaknya berharap agar Pemerintah Kabupaten Bandung, KBB dan Kota Bandung serta Pemprov Jabar bisa lebih memperketat masalah perijinan pembangunan di KBU.

“KBU itu bisa jadi ancaman bagi kita semua, bisa jadi bom waktu kalau tidak diperhatikan. Jadi disini perlu kesdaran dari kita semua karena kalau pembangunan tersebut tidak dikendalikan bisa meneybabkan bencana longsor,” jelasnya.

Oleh karena itulah, pihaknya berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota di wilayah KBU bisa memiliki komitment yang kuat untuk menjaga bencana. Apalagi saat ini alih fungsi lahan banyak terjadi di KBU, baik untuk perumahan, restoran maupun lainnya.

“Pemprov harus komitment dalam melakukan pengetatan perijinan pembagunan di KBU, serta mengoptimalkan sisi pengawasannya. Termasuk juga penertibannya, kalau ada yang melanggar jangan tebang pilih dan pandang bulu. Bahkan kebetulan kemarin ini kita kunjungan kerja dari Subang, pulang lewat KBU setelah tangkuban perahu itu dipinggir jalan di hutan pinus ada yang membuat cafe, itukan ada jalan turunan itu bahaya. Itu perlu diawasi juga. Itu salah satunya kita harus konsen pengawasan KBU,” katanya.

Pada intinya, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, pihaknya berharap kesadaran masyarakat dan stakeholder perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Bagaimana pun bagusnya seorang pemimpin, kalau tidak ada kesadaran masyarakat akan sulit. Makanya masyarakat harus lebih meningkatkan rasa kesadarannya, seperti jangan membuang sampah sembarangan dan menjaga alam,” katanya.