Toni Setiawan Desak Pemprov Jabar Hitung Ulang Alokasi Bantuan Keuangan Sekolah Negeri dan Swasta

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih tingginya disparitas bantuan keuangan untuk sekolah menengah umum swasta dan sekolah negeri. Bantuan keuangan untuk seluruh sekolah swasta di Jawa Barat dialokasikan sebesar Rp 627 miliar, sedangkan untuk SMA negeri se-Jawa Barat mencapai Rp 941 miliar. DPRD mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memperhatikan nasib sekolah swasta yang belum mapan.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Toni Setiawan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan anggaran 2020 telah mengalokasikan bantuan keuangan untuk sektor pendidikan tersebut. Alokasi anggaran untuk SMA swasta melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), sedangkan untuk SMA negeri melalui iuran pendidikan bulanan gratis.

“Iuran pendidikan bulanan yang digratiskan ini merupakan pos anggaran baru untuk sektor pendidikan. Pos baru ini menambah belanja pemerintah untuk sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tidak mendapatkan pos alokasi anggaran itu, hanya melalui BPMU dengan alokasi bantuan satu siswa mendapat bantuan Rp 500 ribu untuk satu tahun,” ungkap Toni.

Dengan adanya disparitas bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada sekolah swasta dan negeri ini, tentunya akan menimbulkan kecemburuan dari sekolah swasta. Padahal, kata dia, sebenarnya sekolah negeri sudah mendapat bantuan perbaikan gedung, sarana prasarana lengkap, dan guru-gurunya sudah digaji dari pemerintah.

“Sekolah negeri masih saja dapat bantuan lagi yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah swasta. Jadi ada pos baru (iuran bulanan pendidikan gratis) di sekolah negeri, lebih besar dibandingkan dengan yang selama ini sudah ada di pos BPMU (sekolah swasta). Kami menggarisbawahi supaya asas proporsional itu diperhitungkan dalam belanja tahun 2020 ini,” ujar dia.

Politisi dari Partai Demokrat itu menambahkan, padahal sekolah swasta mampu menyumbang 57 persen serapan anak didik, sedangkan sekolah negeri hanya 43 persen.

Pihaknya pun mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghitung ulang alokasi bantuan keuangan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Bahkan pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengalokasikan anggaran BPMU lebih besar dari saat ini yang mencapai Rp 500 ribu/siswa/tahun.

“Saya juga memberi saran kepada pemerintah agar BPMU untuk sekolah swasta yang sudah mapan dipindahkan untuk sekolah swasta yang masih belum mapan. Kami mendorong agar anggaran untuk sekolah swasta dinaikan (BPMU). Karena ini satu-satunya tulang punggung keberlangsungan sekolah swasta,” kata dia.