DPRD Jabar Dukung Pengembangan Bandara Kertajati

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat memandang pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka, harus segera dilakukan seiring pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang kini telah berjalan. Terlebih, saat ini BIJB akan menjadi bandara pemberangkatan haji dan umrah yang ditargetkan dimulai 2020 mendatang.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandi menuturkan, DPRD Jabar mendukung penuh pengembangan BIJB agar benar-benar menjadi bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat.

Dukungan yang diberikan DPRD, lanjut dia, bukan hanya sebatas kebijakan anggaran, namun juga dorongan kepada pemerintah pusat, termasuk Pemprov Jabar dalam pengembangan bandara terbesar kedua di Indonesia itu.

“Kita sudah punya asrama haji di Indramayu, sehingga sarana pelengkap lainnya harus segera dibangun, seperti rumah sakit, hotel, bahkan hingga mall juga harus dibangun,” ujar Deddy, Selasa (19/11/2019).

Pihaknya mendorong, pembangunan sarana dan prasarana tersebut dibangun di kawasan Aerocity BIJB. Sehingga, BIJB akan memiliki sarana yang lengkap yang nantinya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, termasuk wisatawan untuk menggunakan layanan penerbangan di BIJB.

“Tugas besarnya bagi pihak pengelola, PT BIJB dan Angkasa Pura, yakni mendatangkan investor untuk membangun berbagai sarana pelengkap tersebut di kawasan Aerocity BIJB,” ungkap Daddy.

Seiring dorongan pembangunan berbagai sarana dan prasarana tersebut, lanjut Deddy, pihaknya juga terus mendorong pemerintah pusat untuk segera merampungkan aksesibilitas BIJB.

Pihaknya menginginkan, BIJB memiliki dua akses tol langsung, baik dari Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) maupun Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang kini masih dalam tahap pembangunan.

“Akses tol ini penting, masa bandara internasional aksesnya non-tol. Kita dorong terus agar ada akses langsung dari (Tol) Cipali dan (Tol) Cisumdawu segera rampung,” ujar dia.

Dorongan lainnya, yakni DPRD Jabar bakal terus mendorong peningkatan volume penerbangan di BIJB melalui kebijakan, salah satunya dengan melobi pemerintah pusat, dalam hal ini Direkrorat Jenderal Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan agar penerbangan komersial di Jabar dipusatkan di BIJB.

“Kenapa kita lobi Dirjen Angkutan Udara, karena mereka adalah regulatornya. Kita terus dolong agar penerbangan komersial dipusatkan di BIJB dan Bandara Husein sebaiknya dikembalikan saja menjadi pangkalan udara,” tuturnya.

Agar volume penerbangan di BIJB meningkat, pihaknya juga meminta PT BIJB dan PT Angkasa Pura II sebagai operator BIJB memaksimalkan upaya marketing.

Menurut dia, potensi pasar BIJB di Jabar sendiri cukup besar. Selain pemerintah daerah (pemda), perusahaan-perusahaan di Jabar juga dinilainya sebagai pasar potensial.

“Jadi, marketing juga harus gencar. Pemda-pemda bisa ditawari, termasuk perusahaan-perusahaan di Jabar, kan banyak. Tawari mereka agar menggunakan BIJB,” kata dia.

Daddy juga menekankan, selama ini, DPRD Jabar juga terus mendukung pengembangan BIJB, khususnya dalam tataran kebijakan anggaran. Dia mencontohkan, dana APBD Jabar diluncurkan untuk pembangunan pagar bandara, termasuk pembebasan lahan.

“Meskipun, kita juga sempat meminta agar pembebasan lahan tak perlu lagi lah dari APBD karena pos APBD sendiri kan terbatas. Namun, intinya kami mendukung soal kebijakan anggaran untuk pengembangan BIJB ini,” ujar dia.

Sementara itu, disinggung soal wacana penamaan Bandara BJ Habibie untuk BIJB, Daddy menyatakan dukungannya. Dia menilai, BJ Habibie merupakan tokoh besar dan sudah dikenal luas hingga taraf internasional. Sehingga, pamor bandara pun nantinya akan lebih meningkat.

“Apalagi, anaknya, Ilham Habibie berencana membangun industri penerbangan di Aerocity BIJB, jadi cocok itu. Saya kira DPRD dukung wacana penamaan itu,” ungkap dia.