Dewan Harus Netral Pilih Pengurus KIP

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat dinilai harus netral dalam memilih pengurus Komisi Informasi Publik (KIP). Demikian yang dikatakan Tim Seleksi Komisi Informasi Publik, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH.

Menurut dia, khususnya Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai pengadil untuk penyeleksian Komisi Informasi Publik (KIP) periode 2019-2023.

Regulasi mengenai penyeleksian harus ada perbedaan dengan yang dilaksanakan Tim Seleksi. Sebab, Fit and Proper Test dari dewan harus memiliki kriteria, ukuran dan objektivitas.

“Sehingga, dewan tidak akan keluar dari regulasi itu,” ujar Asep Warlan seusai rapat komisi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Selasa (29/10/2019)

Bukan hanya itu, lanjut Asep, yang dijadikan rujukan Fit and Proper apa saja yang menjadi isu-isu yang berkembang. Misalnya tentang jumlah calon, rangkap jabatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persyaratan calon seperti itu harus dijelaskan.

“Tadi sudah dibahas dengan dewan bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti itu,” kata dia.

Lalu kemudian, tambah Asep, untuk memastikan deskripsi atau gambaran terhadap calon itu harus disertai dengan berbagai macam dokumen-dokumen.

“Dokumen tentang psikotes, makalah dan rekam jejak yang sudah disampaikan pun harus dipertanyakan kepada calon pengurus,”ucapnya.

Di singgung soal kriteria calon pengurus KIP, Asep menilai sudah relatif memenuhi syarat atau lebih baik dibandingkan dengan KIP sebelumnya. Sebab timsel selalu menanyakan kesanggupan calon dibandingkan dengan prestasi pengurus KIP yang sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan komitmen yang dideskripsikan kepada anggota dewan, tidak ada unsur preferensi terhadap dewan.

“Keputusannya murni ada ditangan dewan bukan pada timsel. Baik itu dari kalangan akademisi, perempuan dan tokoh masyarakat silahkan saja kami serahkan kepada dewan,” tegasnya.

Asep menyebutkan, soal kinerja KIP periode sebelumnya dinilai cukup bagus dengan banyaknya kegiatan, sering berinteraksi dengan berdiskusi maupun dalam acara formal lainnya.

Namun, yang menjadi catatan para calon meminta agar saat fit n propertest tidak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada umumnya yang seakan-akan memojokkan. Padahal, kala dilihat sisi lainnya itu sebagai gaya atau kebiasaan pengadil untuk menginterogasi atau lebih halusnya mempertanyakan.

“Walaupun seperti itu, secara substansi Komisi I DPRD Prov Jabar menjaga ketidakberpihakkannya untuk menjunjung tinggi netralitas,” selorohnya.

Dalam sebuah organisasi, Asep melanjutkan, gaya kepemimpinan selalu dinamis dan berbeda-beda. Terlebih dengan beredarnya isu keberpihakan dewan terhadap pemohon (Peserta-red) itu sangat tidak benar.

“Sebab dewan dalam hal ini sebagai lembaga pengadil. Sebagai pengadil justru harus pasif pola komunikasinya, tidak memprovokasi, mengintervensi serta tidak mengintimidasi,” tutupnya.