Ridwan Kamil Targetkan Dalam 5 Tahun Semua Desa di Jabar Digital

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan dalam lima tahun ke depan desa di Jabar menjadi digital. Tidak hanya mampu mengakses internet, tapi juga sistem pelayanan publik dan perdagangan sudah berjalan secara online.

“Visi Jawa Barat provinsi digital, fokus pada desa digital. Karena punya potensi luar biasa kalau disentuh teknologi,” kata Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Demi mewujudkan desa digital, sedikitnya ada enam strategi yang akan dilakukan. Salah satunya dengan memberi pelatihan terkait perdagangan digital.

“Salah satunya melatih e-commerce untuk perdagangan produk pedesaan,” katanya.

Untuk tahap awal, pada tahun ini pihaknya akan menjadikan 500 desa percontohan. Nantinya seluruh wilayah itu akan mendapat insentif berupa infrastruktur internet dan perdagangan digital.

“Ada bantuan infrastruktur dari Kominfo. Lalu kita melatih (perdagangan berbasis digital),” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar setiap desa di Jabar memiliki akun media sosial. Sehingga setiap potensi yang dimiliki bisa terpromosikan dengan baik kepada masyarakat luas.

“Lima ribuan desa (di Jabar) bikin medsos. Harus punya identitas. Bagaimana kita tahu ada apa di sana. (Medsos) itu gampang, budaya menginfokannya ‘kan belum optimal. Nanti dengan sebuah perintah poltik maka desa-desa ini akan punya data base dengan sebuah hal gampang melalui media sosial,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar Dedi Supandi menambahkan, dengan menjadikan desa digital diharapkan bisa meningkatkan kehidupan di pedesaan.

Saat ini pihaknya juga sedang melakukan pemetaan terhadap desa yang ada. Masuk dalam zona merah, kuning, dan hijau. Merah belum ada infrastruktur sama sekali, kuning sudah ada tapi belum optimal, dan hijau sudah baik.

“Nanti ada CEO-CEO BUMDES untuk mengedukasi dan kolaborasi dengan swasta,” ucapnya.

Terkait BUMdes, dia mengakui belum semua desa di Jabar memiliki BUMDES. Dari data yang ada baru 14,1 persen dari 5.312 desa yang belum memiliki BUMDES.

“16,4 persen yang ada BUMdes, tapi masih dalam pembentukan, 60 persen sudah punya tapi 20 persennya tidak berjalan,” ujarnya.