Gelar Kopdar di Green Forest Resort, Bupati dan Wali Kota Curhat Ke Gubernur Jabar

Terasjabar.co – Sebanyak 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat mencurahkan berbagai permasalahan di daerahnya dan program kerja pemerintahannya di hadapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) di Green Forest Resort, Senin (4/3/2019).

Gubernur Jabar yang akrab disapa Emil ini mengatakan berbagai usulan pembangunan, permasalahan daerah, dan berbagai program pembangunan setiap daerah, akan disinkronkan.

Pemprov Jabar, katanya, akan mendengar dan memilah permasalahan yang akan ditangani bersama.

“Ini kan tradisi baru ya, setiap tiga bulan gubernur dan wali kota serta bupati bertemu. Semua bupati dan wali kota menyampaikan keinginannya langsung untuk 2020,” kata Emil di sela kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Emil menekankan pada dasarnya masyarakat di daerah bisa disentuh oleh dana APBD, baik kabupaten kota ataupun provinsi, bahkan APBN.

Hanya saja, untuk memaksimalkan manfaatnya, semua harus disinkronkan antara daerah satu dengan lainnya.

Berbeda dengan pertemuan Kopdar pertama yang baru perkenalan, katanya, kali ini langsung mendetail ke akar permasalahan di setiap daerah.

Contohnya Kota Depok yang bertetangga dengan DKI Jakarta, permintaannya ingin lebih banyak infrastruktur seperti pembangunan underpass.

“Sukabumi itu ternyata fokusnya pariwisata, ingin akses-akses yang mendukung pariwisata. Cimahi tentang permasalahan banjir, minta tolong supaya diselesaikan. Saya kira sudah sangat spesifik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Emil pun meminta para bupati dan walikota mengerjakan sejumlah aspirasi Gubernur seperti program Quick Response, Layad Rawat, dan Kredit Mesra.

“Gubernur dan provinsi juga komitmen bahwa membangun itu tidak hanya melalui pintu APBD. Kalau APBD nggak cukup nanti saya bisa membantu melobi ke nasional, membantu cari kerja sama dengan swasta bisa, saya perintahkan BJB pakai kredit Indah atau infrastruktur daerah, bisa ikut ke luar negeri melobi lembaga donor hibah, bisa menggerakkan CSR, dana umat, dan lain-lain,” katanya.

Khusus untuk kawasan Cekungan Bandung, katanya, akan dikoordinasikan lebih khusus dan intens. Kemudian dibuatkan bentuk instansi koordinasinya sesuai perintah Peraruran Presiden tentang Cekungan Bandung.

“Cekungan Bandung selama tiga bulan sudah kita proses sehingga nanti kita akan mensinkronkan. Contohnya Cimahi menganggarkan untuk penahan banjir, tapi cuma untuk sungai yang sepotongnya, sisanya (kabupaten kota sebelahnya) tidak. Pasti banjir lagi,” katanya.

Emil memastikan pada pertemuan kali ini Pemprov Jabar hanya menjadi pendengar 27 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Pada pertemuan berikutnya barulah disinkronkan dengan program provinsi dan nasional.

“Saya menjadi pendengar baik dari kepala daerah. Nanti di-list, dipilah, mana yang dibantu sekian persen, mana yang dibantu ke kementerian, mana yang bersama KPBU ke swasta. Tapi percaya dengan pola seperti ini bisa ngabret lah,” katanya.