Obligasi Daerah Jadi Sumber Dana Pembangunan Infrastruktur Jabar

Terasjabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan skema obligasi daerah sebagai bentuk sumber dana untuk pembangunan infrastruktur daerah. Pasalnya, jika hanya mengandalkan APBD maka anggarannya terbatas dan bisa menghambat pembangunan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, obligasi daerah adalah sebuah platform untuk memberikan pembiayaan proyek daerah melalui dana publik atau investor.

“Karena kalau tidak dilakukan terobosan seperti itu akan lama, sebab tidak punya uang untuk membangun. Uang pemerintah terbatas sedangkan masyarakat perlu layanan itu,” ucap Wimboh, Senin (21/1/2019).

Dirinya menilai, jika obligasi diterapkan maka bisa menjadi pendongkrak peningkatan lapangan kerja dan memancing pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, obligasi daerah juga akan menciptakan sebuah budaya pemerintahan baru, yaitu menyisihkan sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membayar cicilan obligasi.

“Kalau kita punya obligasi daerah, nanti ada satu kultur bahwa misalkan 10 persen dari pendapatan asli daerah harus disisihkan untuk membayar obligasi cicilan per tahunnya. Dan ada sebuah disiplin dalam spending money,” paparnya.

Dirinya mencontohkan, Jawa Tengah sebagai provinsi pertama yang berhasil mengaplikasikan obligasi daerah, sementara Jawa Barat saat ini dalam proses untuk segera mendapat asistensi dari OJK dan pemerintah pusat.

“Kemarin kendalanya karena ini regulasi dan segalanya baru selesai tahun lalu. Jadi untuk tahun ini tidak akan ada kendala, akan kita koordinasikan segera kepada stakeholder daerah dan kepada masyarakat,” twrangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setuju dengan saran OJK. Menurutnya, sumber dana proyek infrastruktur jangka panjang paling cocok dari obligasi daerah. Selain itu, dana obligasi bisa menjadi financial backup dari pihak ketiga agar tidak selalu mengandalkan APBD yang terbatas.

“Jawabannya adalah penggunaan obligasi daerah lebih banyak kepada infrastruktur bernilai besar dan benefit jangka panjang,” ungkap Emil, sapaan akrabnya.

Emil mengungkapkan, infrastruktur yang akan didanai dari obligasi daerah diantaranya adalah pembangunan jalan agar menyambungkan utara ke selatan Jawa Barat.

Pasalnya, hingga sekarang masih ada ketimpangan ekonomi antara utara dan selatan Jabar akibat jalur transportasi yang belum terhubung.

“Kita kan ada jalan baru yang harus di tembus dari utara ke selatan, di mana ketimpangan wilayah terjadi. Jalan tembus baru melalui jalan tol yang tidak melewati skema APBN, ujung-ujungnya untuk transportasi berhubungan,” tandasnya.