Sesar Lembang Berada di Masa Akhir Siklus Gempanya

Terasjabar.co – Peneliti sampai saat ini belum bisa memastikan siklus gempa aki­bat aktivitas sesar Lembang sehingga pemerintah dan mas­ya­rakat harus tetap waspada.

Pemerintah harus membuat program mitigasi untuk menyiapkan masyarakat mengantisipasi potensi gempa bumi yang mungkin terjadi.

Peneliti geologi LIPI Mudrik R Daryono menjelaskan, penelitian tentang sesar Lembang sudah memastikan patahan ini aktif.

De­ngan panjang 29 km, patahan ini ber­potensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo 6,5-7 pada skala Richter. Meski demikian, peneliti belum mengetahui kapan periodisasi gempa di sesar Lembang.

”Soal siklus gempa di sesar Lembang, kami belum solid saat ini. Kami hanya tahu ada periode tua. Sesar Lembang jelas aktif, tetapi untuk periode ulangnya kita belum solid berapa ratus tahun se­ka­li,” tutur Mudrik seusai menjadi pembicara dalam Diskusi Pembelajaran Gempa Lombok dan Palu 2018 untuk Mitigasi Bahaya Kegempaan di Jawa Bagian Barat yang digelar di Aula Barat ITB, Selasa (23/10/2018).

Penelitian menunjukkan, sesar Lembang telah berada pada masa akhir siklus gempa buminya. Kesimpulan tersebut, kata Mudrik, dihitung dari kecepatan pergeseran di sesar Lembang dan informasi tentang kejadian terakhir gempa.

Dari data yang didapat, gempa bumi di Sesar Lembang pernah terjadi pada abad ke 15 dan tahun 60 SM, atau sekitar 561 tahun yang lalu. Belum diketahui gempa lain yang terjadi pada rentang waktu tersebut.

Dari hasil penelitian pula diketahui kecepatan gesernya sekitar 3 mm per tahun. Ditambah informasi tentang kejadian gempa kecil yang terjadi di dua ujung sesar Lembang.

Dari data tersebut, peneliti bisa memperhitungkan berapa energi yang belum dile­paskan.

“Itu yang akhirnya sampai pada fase sudah lama tidak terjadi gempa. Jadi waspada itu harus,” ujarnya.

Hasil penelitian sesar Lembang sendiri sudah beberapa kali di­ko­munikasikan ke pemerintah daerah. Harapannya, bisa sebagai data untuk menyiapkan masyarakat.

“Ahli-ahli lain harus didengarkan. Ada kriteria daerah yang tidak boleh dibangun, itu harus ditepati. Harus membangun bangun­an tahan gempa, ya harus diterapkan. Pendidikan ke anak istri, adik-adik, harus kita lakukan,” tuturnya.

Pakar mitigasi bencana dari ITB Irwan Meilano mengatakan, saat ini ada gap antara hasil riset dan masyarakat. Seharusnya pemerintah bertindak sebagai jembatan yang mampu memahami hasil riset itu dan menerjemahkannya melalui program mitigasi untuk masyarakat.

Para ahli sudah menyampaikan potensi bencananya, sehingga tugas pemerintah untuk menyusun detail risiko yang akan dihadapi masyarakat. Dari sana, pemerintah bisa membuat program yang menyiapkan masyarakat menghadapi bencana.

Pemerintah harus segera membuat detail risiko berdasar pada penelitian-penelitian para ahli yang sudah ada. Selanjutnya bisa dibuat upaya mitigasi yang bisa diterapkan. Jepang bisa menjadi salah satu referensi upa­ya mitigasi yang baik. Namun selanjutnya, perlu dicari upaya mitigasi yang sesuai dengan kearif­an lokal masyarakat.