Islam Memberantas Korupsi Sampai Akarnya

Oleh:
Ummu Fahhala, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Terkait dengan pemberitaan Wali Kota hingga Sekda terjerat korupsi, maka ASN Pemkot Bandung dibekali literasi antirasuah.

Menyikapi hal tersebut, Plh Sekretaris Daerah Kota Bandung Hikmat Ginanjar pada kegiatan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung, Jumat (5/4/2024) menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan komitmen semata, namun perlu aktualisasi dalam strategi yang komprehensif supaya meminimalisasi tindak korupsi.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seakan tiada habisnya. Padahal merekalah pihak yang diamanahi tanggung jawab mengatur urusan rakyat. Amanah itu, kini berubah menjadi sikap curang dan penghianatan, tentu saja membuat hati rakyat tersakiti. Imbas terparahnya, rakyat tidak mendapatkan pengurusan kehidupan terbaik, karena hak-hak mereka telah direbut oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Sungguh miris korupsi terus terjadi di negeri ini, meski sudah ada badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan dan menuntaskan kasus-kasus korupsi, namun tampaknya badan tersebut belum mampu mencegah dan menghentikan kasus korupsi. Badan khusus yang ada meski terlihat berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada, undang-undang yang berlaku berikut sangsi bagi pelaku korupsi pun nampak belum memberi efek jera terhadap pelaku. Terlebih tidak bisa mencegah pihak lainnya melakukan perbuatan yang sama.

Kapitalisme Akar Masalahnya

Korupsi seolah sudah menjadi tradisi yang tidak terpisahkan dari sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, pasalnya penerapan sistem politik ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Biaya politiknya pun sangat besar, dari mulai biaya pencalonan, kampanye, sampai penyelenggaraan pemilu.

Dana kampanye untuk memenangkan kursi kekuasaan tentu berasal dari kantong pribadi dan paling banyak berasal dari sponsor yang tidak lain adalah para pemilik modal (korporat). Walhasil ketika mereka telah menang dan berkuasa, maka akan berlaku hukum balik modal dan persiapan modal untuk kampanye selanjutnya. Di sinilah Jalan korupsi menjadi pilihan termudah, ditambah lagi regulasi yang dibuat oleh akal mereka sendiri menjadikan celah korupsi lebih mudah diadakan.

Inilah gambaran penguasa dalam sistem politik kapitalisme, yang menjadi bukti rusaknya moral individu penguasa, sebab yang menjadi standar kebahagiaan dalam pandangan mereka hanyalah materi. Sehingga harta akan didapatkan sebanyak-banyaknya meski harus melalui jalan yang haram. Dari sini nampak jelas bahwa korupsi merupakan keniscayaan dalam sistem kapitalis.

Solusi Islam

Berbeda sama sekali dengan kapitalisme. Islam memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi secara tuntas sampai ke akar masalahnya. Islam menjadikan kepemimpinan dan kekuasaan sebagai amanah, tanggung jawabnya tak hanya dihadapan manusia di dunia tapi juga di hadapan Allah Swt di akhirat kelak.

Oleh karena itu, sistem Islam yang berdasarkan akidah Islam memberikan solusi yang tidak hanya muncul ketika ada masalah, bahkan mencegah manusia untuk memiliki niat korupsi dari awal dengan solusi yang sistematis dan ideologis terkait pemberantasan korupsi.

Islam memiliki sejumlah langkah dalam memberantas bahkan mencegah korupsi, antara lain pertama, penerapan ideologi Islam dalam negara. Penerapan ideologi Islam meniscayakan penerapan syariah Islam secara menyeluruh (kafah) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Karena itu dalam Islam, pemimpin negara diangkat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, begitu pun pejabat lainnya, mereka diangkat untuk menerapkan dan melaksanakan syariah Islam.

Kedua, penguasa dan para pejabat dipilih karena ketakwaan dan kezuhudannya. Dalam pengangkatan pejabat atau pegawai negara, sistem Islam menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas, ketakwaan menjadi kontrol awal sebagai penangkal perbuatan maksiat dan tercela.

Seorang pejabat yang bertakwa dalam melaksanakan tugasnya, akan selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. Sistem Islam akan menjadikan para penguasa paham betul bahwa menjadi pemimpin, pejabat atau pegawai negara, sebagai sarana dalam mewujudkan izul Islam wal muslimin, bukan untuk memperkaya diri dan kelompoknya serta meraih kepentingan materi.

Ketiga, pelaksanaan politik secara syar’i. Dalam Islam, politik itu intinya adalah riayah syar’iyah yakni bagaimana mengurusi rakyat dengan sepenuh hati dan jiwa sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Bukan politik yang tunduk pada kepentingan oligarki (pemilik modal).

Keempat, penerapan sangsi tegas yang berefek jera. Islam menegakkan sangsi yang tegas untuk memberikan efek jera, pencegah (jawazir) kasus serupa muncul berulang serta penebus dosa di akhirat (jawabir). Hukuman tegas tersebut bisa dalam bentuk peringatan, penyitaan harta, publikasi, stigmatisasi, cambuk, pengasingan, hingga hukuman mati.

Islam menjadikan keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabat, keberadaannya sangat penting, namun sistem yang menjaga mereka agar tidak melenceng, itu jauh lebih penting. Sistem itu adalah sistem Islam yang berasaskan aqidah Islam dan menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan yang diterapkan.