Hendar Darsono Minta Pemprov Jabar Perhatikan Fasilitas UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon

Terasjabar.co – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H. Hendar Darsono, SH., MH. menyoroti kurangnya anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.

Hendar menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi II ke UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu pihaknya menemukan ada salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni terkait fasilitas pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.

Terlebih kata Hendar, UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon tersebut hanya memiliki satu tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat penghasil hutan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan secara berkala.

“Intinya UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutanini ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan, yang ada bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha atau mencari penghasilan di sekitar hutan biar mereka sejahtera, mereka diberikan pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm,” terangnya.

Tak hanya pelatihan terkait pengelolaannya saja kata Hendar, akan tetapi pemerintah melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas.

“Pemasarannya ikut serta diberikan pelatihan biar produk mereka yang dibudidayakan atau dihasilkan di hutan itu bisa diterima dipasar secara luas dan juga memiliki nilai jual yang tinggi tentu saja ini akan berimbas terhadap penghasilan masyarakat yang akan meningkat ketika produk mereka tersebut dipasarkan secara luas,” tuturnya.

Namun, Hendar menyoroti terkait workshop pelatihan yang berada di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan tersebut kurang mumpuni untuk melaksanakan pembinaan. Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memperhatikan anggaran untuk di alokasikan terhadap fasilitas dalam menunjang kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

“Perlu support anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berjalan dengan baik, biar program berjalan dengan baik dengan di dukung dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.