APBD Kota Bandung 2019 Senilai Rp 6,6 Triliun

Terasjabar.co – Pemkot dan DPRD Kota Bandung telah menetapkan APBD pada tahun 2019 mendatang Rp 6,617 triliun. Pengesahan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (27/11/2018).

Wali Kota Bandung Oded M Danial bersyukur pembahasan APBD 2019 bisa berjalan lancar. Menurutnya, hal itu tak lepas dari komitmen untuk bersinergi dan menjalin komunikasi dengan legislatif selama lima tahun ke depan.

“Tentu Mang Oded berharap ini titik awal kepemimpinan lima tahun ke depan untuk lebih baik lagi. Setelah melalui diskusi dengan semua pihak, alhamdulillah semua lancar,” kata Oded usai sidang paripurna.

Secara umum, kata Oded, janji politiknya di tahun pertama bisa masuk dalam anggaran tahun depan. Bahkan jumlah anggaran melebihi dari nilai minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (UU).

“Secara umum, alhamdulillah pelayanan dasar dan urusan wajib luar biasa. Pendidikan dari minimal 20 persen teranggarkan 24 persen, kesehatan juga dari 10 persen jadi 22 persen. Saya dengan dewan sudah banyak komunikasi dan ada kesepahaman, sesungguhnya urusan wajib harus dipenuhi,” ujar Oded.

Plh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan penetapan APBD 2019 bisa berjalan cepat dan lancar, bahkan kurang dari batas maksimal yakni 30 November 2018. Dia menjelaskan setelah melalui pembahasan disepakati pada APBD 2019 pendapatan diperkirakan mencapai Rp 6,048 triliun. Sementara untuk anggaran belanja disepakati Rp 6,617 triliun yang terbagi Rp 2,835 triliun belanja langsung dan Rp 3,781 belanja tidak langsung.

“Insya Allah dari 26 janji kepala daerah yang di-breakdown menjadi sekitar 76 poin bisa masuk. Untuk PIPPK nilainya masih Rp 100 juta, tapi kita tambah bobot kapasitasnya terutama penguatan SDM RT dan RW. Karena yang dimaksud Rp 200 juta (per tahun per RW) itu gradual, bertahap,” tuturnya.

Disinggung soal anggaran kesehatan yang sangat besar, Ema menjelaskan hal itu untuk kebutuhan rumpun kesehatan. Salah satunya penyelesaian RS Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) di Jalan Kopo sebesar Rp 10 miliar.

“Karena anggaran kesehatan ini tidak hanya dalam pelayanan langsung ke masyarakat, tapi ada rumpun kesehatan juga. Salah satunya RSKIA yang diharapkan mampu menjangkau warga,” kata Ema.

Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja berharap setelah melalui proses panjang, APBD 2019 bisa dilaksanakan dan berjalan sesuai harapan. Besarnya belanja langsung dibanding tidak langsung juga diangap sebagai keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar.

“Mudah-mudahan dengan anggaran yang dialokasikan setidaknya bisa menjawab persoalan yang selama ini jadi PR rutin tahun ke tahun seperti RSKIA Kopo, kemacetan termasuk banjir,” ujar Isa.

Setelah disepakati, selanjutnya besaran APBD 2019 tersebut akan diajukan ke Pemprov Jabar. Jika disepakati maka besaran APBD 2019 akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).