Kredit UMKM Jabar Masih Perlu Didorong, Tetep Abdulatip: Jangan Sampai Pelaku Usaha Sulit Naik Kelas

Bandung, 14/4/26 — Penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan UMKM di Jawa Barat. Laporan perekonomian Bank Indonesia Jawa Barat pada Mei 2026 mencatat penyaluran kredit pada triwulan I tumbuh terbatas, sementara kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan meskipun masih mengalami kontraksi.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip mengatakan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Tanpa akses modal yang memadai, banyak usaha kecil akan kesulitan memperbesar produksi maupun memperluas pasar.

“UMKM jangan hanya didorong untuk bertahan. Mereka harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan naik kelas. Salah satu syaratnya adalah akses pembiayaan yang sehat,” ujar Tetep.

Menurutnya, persoalan pembiayaan tidak hanya menyangkut ketersediaan kredit. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan mengenai pencatatan keuangan, legalitas usaha, pemasaran, dan kemampuan memenuhi persyaratan lembaga keuangan.

Tetep menilai pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan. Program pembiayaan harus diarahkan kepada usaha yang produktif sehingga modal yang diberikan benar-benar menghasilkan peningkatan kapasitas usaha.

“Jangan hanya mengukur keberhasilan dari berapa banyak kredit yang disalurkan. Kita harus melihat apakah omzet naik, produksi meningkat, dan usaha mampu menyerap tenaga kerja,” katanya.

Ia juga mendorong agar pelaku UMKM didorong masuk ke ekosistem digital. Digitalisasi pembayaran, pemasaran daring, dan pencatatan transaksi dapat membantu usaha menjadi lebih tertib sekaligus meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan formal.

Tetep menambahkan, penguatan UMKM pada akhirnya juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Semakin banyak usaha yang berkembang, semakin besar pula potensi terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.