Luka Tersembunyi di Balik Proklamasi: Indonesia Masih Terjajah

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Bangsa ini sering berteriak “merdeka!”, tetapi realitas sosial-ekonomi menunjukkan kita masih hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Pertanyaan sederhana terus menggema di jalanan, ruang akademik, dan forum rakyat: mengapa negeri yang kaya emas, tambang, minyak, dan gas justru dililit ketimpangan ekonomi yang akut? Jawabannya bukan sekadar buruknya manajemen, melainkan lebih dalam: kemerdekaan Indonesia sejak awal dijerat perjanjian internasional yang menggadaikan kedaulatan.

Konferensi Meja Bundar telah menjual Kemerdekaan dengan murah, di buku “Satu Negeri Tiga Proklamasi” menyingkap fakta pahit: setelah darah dan nyawa dipertaruhkan melawan agresi militer Belanda, elit Republik justru tunduk di meja perundingan. Dari Linggarjati, Renville, Roem-Roijen, hingga puncaknya Konferensi Meja Bundar (KMB), republik ini dipaksa menerima skenario politik kolonial.

Lebih jauh, buku ini menegaskan: “Negara RI Proklamasi 17 Agustus 1945 lenyap sejak perjanjian Linggarjati… terbentuk negara baru yaitu negara RI hasil perjanjian tersebut yang diakui secara de facto meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. RI Linggarjati berikutnya menjadi negara bagian RIS berdasarkan KMB.”

Artinya, pengakuan kedaulatan 1949 bukanlah kemenangan penuh, melainkan lahirnya Republik Indonesia Serikat (RIS). Tragisnya, Indonesia juga diwajibkan menanggung hutang Belanda, including hutang perang yang digunakan Belanda menindas bangsa ini. Apakah ini kemerdekaan? Tidak. Ini adalah kolonialisme dengan topeng diplomasi.

Hutang Perang: Duri yang Baru Dicabut di Era SBY

Ironisnya, hutang itu terus membebani rakyat hingga lebih dari setengah abad. Baru pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hutang perang kepada Belanda dinyatakan lunas.

Artinya, selama puluhan tahun rakyat Indonesia bekerja keras bukan hanya untuk membangun negeri, tapi juga untuk membayar biaya perang yang dipakai Belanda menembaki para pejuang kita.

Inilah pengkhianatan sejarah yang jarang dibicarakan: kita dipaksa membiayai penjajah kita sendiri.

Emas, Tambang, Tanah dan Air dibawah Penjajahan Baru

Tidak berhenti pada hutang, KMB membuka jalan bagi perjanjian ekonomi yang membuat aset strategis bangsa, emas, tembaga, minyak, perkebunan, terus berada dalam kendali asing. Dari Freeport di Papua, ExxonMobil di Natuna, hingga konsesi tambang nikel di Sulawesi, semua adalah jejak dari kompromi awal yang melemahkan posisi Republik.

Akibatnya, negeri kaya raya ini justru menampilkan wajah paradoks: segelintir elit dan korporasi asing menguasai sumber daya, sementara mayoritas rakyat hanya menjadi buruh murah di tanah sendiri. Ketimpangan ekonomi hari ini adalah warisan langsung dari kolonialisme terselubung yang dimulai sejak KMB.

Bangun Kesadaran Kemerdekaan sejati, Robohkan Narasi Palsu

Inilah saatnya masyarakat, khususnya pemuda, menyadari bahwa kemerdekaan kita bukanlah hadiah murni, melainkan hasil tawar-menawar yang timpang. Selama kita menutup mata dari sejarah ini, kita akan terus menjadi bangsa yang mudah ditipu oleh narasi pembangunan ala penjajah.

Tokoh bangsa, intelektual, dan generasi muda tidak boleh lagi puas dengan slogan “NKRI harga mati” tanpa mengerti bahwa NKRI lahir dari kompromi yang menggadaikan kedaulatan ekonomi. Harga mati yang sesungguhnya adalah kedaulatan penuh atas tanah, air, dan tambang untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk asing dan segelintir oligarki.

Ingat urusan Proklamasi Belum Selesai bung !!

Proklamasi 17 Agustus 1945 seharusnya menandai lahirnya Indonesia merdeka. Namun faktanya, proklamasi itu dipangkas, diperdagangkan, dan dimanipulasi di meja perundingan. Ketimpangan ekonomi hari ini adalah bukti bahwa kita masih berada dalam cengkeraman “penjajahan gaya baru”.

Tugas generasi ini jelas: meneruskan proklamasi yang belum selesai. Bukan dengan mengulang sejarah kompromi, melainkan dengan keberanian politik merebut kembali kedaulatan ekonomi. Karena hanya dengan itu, Indonesia benar-benar merdeka.