Negeri dengan 3 Proklamasi: Upaya Merekonstruksi Sanad Historiografi Islam Bernegara

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Tidak ada di negeri manapun di dunia ini yang mengalami peristiwa bersejarah yang bukan saja menjadi peringatan dan ingatan kognitif umat, tetapi juga menjadi akar pergumulan ideologi politik sejak era kolonialisme Barat seperti halnya di negeri bernama Indonesia, yang dulunya disebut Nusantara dan Hindia Belanda.

Negeri yang sejak abad ke -15 sudah memiliki kekuatan politik islam yang kuat dan berdiplomasi dan berjejaring dakwah dengan negara-negara hingga China, Mesir,dan Afrika. Hal ini telah dilakukan oleh kesultanan-kesultanan seperti Demak, Banten di Jawa; Samudra Pasai, Kesultanan Aceh serta Kerajaan Sriwijaya di kawasan Sumatera. Kehadiran kekuasaan politik islam itu merupakan mata rantai sebagai sanad perjuangan Islam bernegara yang bergulat dengan isme-isme ideologi global, seperti komunisme dan kapitalisme; selain itu kekuatan Barat-Kristen yang membawa misi 3 G (Gospel-Gold-Glory).

Generasi muda Indonesia, rupanya abai terhadap fakta sejarah sebagai akibat dari politik historiografi kekuasaan bahwa dalam masa transisi revolusi nasional Indonesia (1945-1949) telah terjadi peristiwa bersejarah yang berdampak hingga hari ini, yaitu proklamasi atas negeri dan bangsa ini menjadi sebuah komunitas politik yang disebut negara.

Salah-satu diskusi tentang hal tersebut pernah digelar Rumah Intelektual Pemuda Muslim (RITME) melalui bedah buku 1 Negeri 3 Proklamasi di IPB University, yang dihadiri tidak kurang dari 101 peserta dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Hadir dalam acara bertema “Sejarah Kemerdekaan dalam Persimpangan Ideologi” ini, penulis buku Nunu A. Hamijaya dan Beggy Rizkiyansyah, pendiri Jejak Islam Bangsa (@jejakislambangsa). Peserta beragam, dari mahasiswa, dosen, hingga rektor sebuah PTS.

Beggy membuka diskusi dengan menyoroti dinamika ideologi Islam, komunisme, dan nasionalisme sejak pra-kemerdekaan 1945. “Indonesia dibangun dari perdebatan, bukan akur-akuran,” tegasnya, merujuk pada diskursus sengit di BPUPKI, PPKI, hingga Sidang Konstituante.

Buku ini tak hanya membahas Beggy membuka diskusi dengan menyoroti dinamika ideologi Islam, komunisme, dan nasionalisme sejak pra-kemerdekaan 1945. “Indonesia dibangun dari perdebatan, bukan akur-akuran,” tegasnya, merujuk pada diskursus sengit di BPUPKI, PPKI, hingga Sidang Konstituante.

Ia menilai buku ini kaya, tak hanya membahas, tetapi juga fiqih, hukum, agama, hingga hukum internasional. Beggy juga mengkritik stigmatisasi “radikal” terhadap wacana Islam yang menurutnya bagian dari Islamofobia sejak era kolonial Belanda hingga Orde Baru. Ia menyerukan demistifikasi sosok S.M.Kartosuwiryo, menyoroti pemikirannya di bidang sosial, pendidikan, dan perempuan, di luar narasi politik semata.

Sementara itu, Nunu A. Hamijaya, sang penulis, mengupas politik historiografi yang memengaruhi narasi sejarah Indonesia. Ia menyebut historiografi nasional era Orde Baru cenderung sentralistrik, mengaburkan fakta sejarah seperti berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949, yang sah menurut hukum internasional berdasarkan Konvensi Montevideo 1903 dan Jenewa 1949. “NII bukan keputusan pribadi S. M. Kartosuwiryo, melainkan hasil Kongres Ulama di Tjisajong, 11 Februari 1948,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa model Islam bernegara ideal merujuk pada perjuangan Rasulullah SAW, yang “menegarkan Islam, bukan mengislamkan negara.”

Penulis buku tetralogi Islam Bernegara (Titik Nol: Zelbestuur, 1916), Toedjoeh Kata, Antara Tjisajong dan Bangka, serta 1 Negeri 3 Proklamasi) ini memaparkan fakta dan argumentasinya tentang adanya tiga proklamasi negara dengan legal standing-nya yang berbeda, termasuk yang berdasarkan legal-standing perjanjian internasional yang keberadaan negaranya hadir hingga saat ini dengan sebutan yang berbeda.

Melalui terbitnya buku Tetralogi Islam Brnegara ini, penulisnya berharap bahwa sejarah perjuangan umat islam di Indonesia menjadi suatu hal yang relevan dan sangat. penting bagi generasi muda muslim milenial. Sebab,mereka tidak mungkin mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan, tanpa mengetahui dari mana mereka datang. Identitas generasi muslim Indonesia hanya bisa terbentuk dari suatu ingatan kolektif dari sumber dan tokoh teladan yang membanggakan dan menginspirasi! Lain daripada itu, kita juga perlu memberikan historiografinya dengan. sanad perjuangan-nya yang benar

Dengan buku tetralogi tersebut, penulisnya mengusung konsep sanad dalam historiografi Islam sangatlah penting, bukan saja dalam kajian hadits. Sanad memastikan otentisitas dan validitas sumber ajaran agama yang. diterima dari generasi ke generasi.

Dalam konteks ini, sanad tidak hanya terbatas pada keilmuan agama,tetapi juga berlaku dalam ranah sejarah, terutama dalam memastikan bahwa estafet perjuangan dan pewarisan nilai-nilai keislaman terjaga dengan baik.

Buku ini diberi pengantar oleh dua akademisi, dengan latar belakang berbeda namun representatif terhadap topik buku, yaitu Prof. Dr. Asep S. Muhtadi, guru besar komunikasi politik UIN SGD Bandung. Ia juga dahulunya aktivis PII (Pelajar Islam Indonesia) yang mengalami masa-masa reesesif Orde Baru atas isu-isu gerakan politik Islam bernegara. Sedangkan Fajri Matahati Muhammadin, S.H. LLM, Ph. dosen muda ini adalah pakar di Departemen Hukum Internasional, Dosen, Human Rights Mereka memberikan ulasan dan perspektif dari dua sudut pandang yang terbarukan secara bernas dan komplet dalam kajian tentang eksistensi sebuah negara berdasarkan legal standing Hukum Interrnasional.

Beberapa peserta mahasiswa aktivis BEM antusias dengan sudut pandang baru . Sejarah yang terkubur perlu diungkap untuk membangun Indonesia lebih cerah,” katanya. Acara ini menegaskan pentingnya literasi sejarah kritis di kalangan pemuda, di tengah narasi sejarah yang sering terdistorsi. Buku 1 Negeri 3 Proklamasi menjadi pegangan penting untuk memahami sejarah Islam bernegara secara ilmiah, relevan bagi gerakan kepemudaan yang mengusung masa depan Indonesia.*