Sugianto Nanggolah Minta Adanya Dampak Nyata Dari Agresifnya Belanja Pemprov Jabar

Terasjabar.co – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH., MH. meminta adanya dampak nyata bagi masyarakat dari agresivitas belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tinggi.

Menurut Sugianto, di Bandung, Jumat (27/2/2026), agresivitas belanja daerah yang tinggi, seharusnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat.

Sugianto menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar soal serapan anggaran, melainkan transformasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu melahirkan kebijakan inovatif dan berdampak langsung.

“Sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugianto.

Politisi tersebut menyoroti tantangan besar yang masih membayangi Jawa Barat meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat positif. Ia menyebut reformasi birokrasi harus diarahkan agar aparatur lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan yang dinamis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan realisasi belanja daerah Jabar pada 2025 merupakan yang tertinggi di Indonesia, hingga menyisakan kas daerah hanya sebesar Rp 500 ribu pada akhir tahun.

“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” kata Herman dalam Forum Perangkat Daerah Setda Jabar.

Data mencatat pertumbuhan ekonomi Jabar mencapai 5,85 persen (triwulan IV 2025 y-on-y), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39 persen.

Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen, sementara kinerja birokrasi berada di angka 72,91 persen.

Namun, Herman mengakui capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar, yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih di angka 6,66 persen dan tingkat kemiskinan 6,78 persen per November 2025.

“Kita menargetkan penurunan (kemiskinan dan pengangguran) minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun,” ujar Herman.

Namun, Herman menambahkan di bawah kepemimpinan periode 2025-2030, Jawa Barat memiliki momentum besar untuk menjadi provinsi termaju di Indonesia melalui transformasi total birokrasi dan penguatan SDM.