Ketika Alam Memberi Peringatan: Bencana di Sumatera dan Gagalnya Tata Kelola Lingkungan

Oleh:
H. Irwandi, S.Sos., SE., M.Ag.
(Dosen Sosiologi, FISIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabar.co – Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu terakhir kembali mengingatkan kita bahwa bencana di Indonesia bukan lagi soal cuaca semata.

Curah hujan hanyalah pemicu; akar persoalannya terletak pada bagaimana ruang dikelola, bagaimana lingkungan diperlakukan, dan bagaimana masyarakat diposisikan dalam proses mitigasi maupun pembangunan.

Di berbagai daerah, banjir dan longsor datang berulang seperti musim yang sudah diprediksi, namun kerugiannya terus membesar. Ketika rumah-rumah terendam, akses transportasi terputus, dan ribuan warga harus mengungsi, kita seharusnya bertanya: apa yang salah dari cara kita menjaga alam dan membangun wilayah?

Kerusakan Hulu: Luka Lama yang Tak Kunjung Diobati

Di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, tekanan terhadap kawasan hulu sudah berlangsung bertahun-tahun. Pembukaan hutan untuk perkebunan, tambang, hingga perluasan permukiman mengubah ekosistem yang sebelumnya stabil. Lahan miring yang seharusnya menjadi penyerap air kini berubah menjadi area terbuka yang rentan erosi.

Ketika hujan deras turun, tanah tidak lagi mampu menahan air. Ia mengalir deras ke hilir, membawa lumpur, kayu, dan kerusakan.

Kita terlalu lama berpikir bahwa pembangunan ekonomi harus dibayar dengan kerusakan yang “bisa ditoleransi.” Namun bencana hari ini membuktikan bahwa biaya yang kita bayar jauh lebih besar daripada manfaat jangka pendek yang dihasilkan.

Tata Ruang yang Diperlakukan Seperti Formalitas

RTRW sejatinya adalah “kitab suci” pembangunan. Namun di banyak daerah, perannya sering hanya sebatas dokumen. Ketika investasi datang, kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan bisa berubah menjadi perumahan atau pusat industri. Pengawasan terhadap AMDAL pun tak jarang longgar, bahkan formalitas belaka.

Akibatnya, kita hidup di atas ruang yang tidak lagi selaras dengan daya dukung ekologisnya.

Pemerintah daerah sebenarnya memiliki instrumen untuk memperbaiki situasi: pengawasan ketat, sanksi lingkungan, dan reboisasi. Namun kebijakan yang baik tidak ada artinya jika tidak dijalankan dengan konsisten.

Dimensi Sosial: Mereka yang Paling Rentan, Paling Menderita

Di balik setiap bencana, selalu ada cerita tentang keluarga kecil yang kehilangan rumah, petani yang gagal panen, anak-anak yang harus berhenti sekolah sementara karena ruang kelas terendam.

Perspektif sosiologi menegaskan bahwa bencana tidak pernah netral. Dampaknya dipengaruhi oleh kelas sosial, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya. Masyarakat miskin yang sering tinggal di bantaran sungai atau lereng bukit selalu menjadi kelompok yang paling menderita.

Namun ironi terbesar adalah mereka pula yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang memicu bencana.

Saatnya Mengubah Cara Pandang: Bencana Adalah Produk Kebijakan

Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera harus dilihat sebagai sinyal keras bahwa tata kelola lingkungan kita masih jauh dari ideal. Pemerintah perlu memahami bahwa kebijakan ruang bukan persoalan administratif, melainkan persoalan hidup dan mati warga.

Beberapa langkah mendesak yang harus dilakukan antara lain:

1. Menetapkan zona lindung secara tegas dan menghentikan ekspansi yang merusak kawasan hulu.

2. Mengintegrasikan literasi kebencanaan dalam pendidikan dan program desa.

3. Membangun sistem peringatan dini yang benar-benar menjangkau komunitas rawan.

4. Melakukan restorasi DAS secara serius dan berbasis partisipasi masyarakat.

5. Mengawasi izin tambang dan perkebunan dengan pendekatan zero tolerance terhadap pelanggaran.

Kita tidak bisa terus menyalahkan cuaca, sementara tata kelola lingkungan tetap compang-camping dan masyarakat dibiarkan hidup dalam ketidakpastian risiko.

Dari Sumatera, Kita Belajar bahwa Alam Tidak Pernah Berbohong

Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah cermin bahwa hubungan kita dengan alam semakin timpang. Alam memberi peringatan, tetapi apakah kita mendengarnya?

Jika tidak ada perubahan, kita hanya menunggu waktu hingga bencana berikutnya datang. Namun jika pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha mampu menata ulang cara memanfaatkan ruang dan menjaga lingkungan, maka Sumatera tidak harus terus menjadi “korban tahunan” dari bencana yang sebenarnya dapat dicegah.

Bencana bukan takdir; ia adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan manusia. Dan pilihan itu bisa kita ubah, jika kita benar-benar ingin menyelamatkan masa depan.