Sawang Sinawang Turunnya Kemiskinan di Jawa Barat

Oleh:
Ina Agustiani, S.Pd.
(Guru dan Aktivis Pendidikan)

Terasjabar.co – Beberapa waktu lalu Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengklaim bahwa adanya angka penurunan kemiskinan di masyarakat mencapai 7,62 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan skala nasional di angka 9,2 persen.  Dan ada beberapa jurus jitu, diantaranya program bantuan langsung pada warga miskin yang terdata, bantuan sosial ini seperti perbaikan rumah layak huni. Lalu memberi keterampilan dengan pelatihan agar semangat berwirausaha sehingga UMKM mengalami pertumbuhan. Menurut pemerintah beberapa tindakan tersebut bisa menurunkan angka kemiskinan di Jabar.

Hal ini tak lepas dari program yang telah pemprov Jabar lakukan seperti Gerbang Desa, Desa Digital, Investasi Padat Karya, Petani Milenial, Sekoper Cinta, OPOP, One Village One Company, dan lainnya. RK mengklaim selama dua tahun terakhir setelah covid tak ada penambahan warga miskin, 310 ribu warga Jabar akhirnya naik kelas dari miskin ke menengah. Namun benarkah tak adanya penambahan warga miskin merupakan bentuk berhasilnya pengentasakan kemiskinan? Atau, standar kemiskinan yang dipakai terlalu rendah ?

Terjerat Pinjol

Hal yang dianggap prestasi ini rupanya berbalik kenyataan dengan adanya berita mencengangkan tentang data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa warga Jabar mayoritas terjerat pinjaman online (pinjol), utangnya bisa sampai tembus Rp 13,8 triliun yang dibukukan per Mei dalam 4,8 juta rekening, sementara di Jakarta Rp 10,5 triliun. Menurut Kepala OJK Kantor Regional II Jabar Indarto Budiwitono, utang pinjol warga Jawa Barat terhitung mengalami kenaikan hingga 17,6 persen. Dan pengguna pinjol tersebut rata-rata warga di usia produktif.

Deretan pengutang pinjol digunakan untuk aktivitas produktif ataupun tidak. Ada yang dipakai untuk menutupi kebutahan sehari-hari untuk sekolah, biaya renovasi rumah, rumah sakit, ada juga untuk gaya hidup seperti membeli gawai dan keperluan konsumtif.

Sejak pandemi, pinjol banyak diminati karena lebih mudah dan tidak berbelit, walaupun bunganya tinggi. Dari perilaku itu terpaksa gali lubang tutup lubang sehingga tak mampu membayarnya. Menurut Pak Gubernur pinjam meminjam ini suatu hal yang normal sebuah kewajaran asal masih dalam batas wajar dan tidak mengkhawatirkan dampak buruk ke keluarga serta masa depan.

Jika melihat skala nasional juga Indonesia ada dalam jalur positif dalam pertumbuhan ekonominya dibanding Cina, AS, Korea Selatam, Jerman yang di atas 5%, dianggap berita gembira bisa bertahan di situasi penuh risiko.

Dengan klaim yang begitu besar, tentu harus berefek pada masyarakat apalagi yang di akar rumput. Sepertinya masyarakat tidak merasakan sama sekali apa yang digaungkan pemimpin daerah ini, buktinya harga bahan pokok masih terus naik dan ketika turun pun tidak banyak. Pengangguran masih banyak, biaya rumah tangga stagnan tidak berubah. Jadi sebenarnya apa yang turun, dan siapa yang di survey sampai ada data itu?

Realitas Sejalan dengan Solusi

Entah bagaimana perhitungannya terhadap kestabilan ekonomi, nyatanya tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekayaan, tingkat pengangguran masih saja besar. Begitu banyak ketimpangan antar pulau Jawa dan luar Jawa dalam distribusinya. Pemerintah menargetkan batas angka miskin di kisaran yang rendah Rp 533.547 pada September 2022/bulan, dianggap sejahtera, terbebas dari kasta miskin bisa dibayangkan betapa rendah dan kurangnya untuk sehari-hari dan dianggap orang mampu?

Forbes juga pernah merilis, 29 orang terkaya di dunia 10 orangnya ada di Indonesia, total kekayaan jika digabungkan mencapai Rp1.612.500 triliun, sangat fantastis! Disinyalir angka kemiskinan yang digaungkan naik karena melihat rata-rata orang kaya yang mewakili orang miskin, jadi naiknya taraf hidup dan berkurangnya orang miskin adalah rata-rata orang kaya. Apakah mewakili secara keseluruhan? Contohya, orang miskin berubah menjadi kaya, atau justru orang kaya yang makin kaya? Sungguh kejamnya.
Standar Islam

Memang menyesatkan standarnya dalam sistem kapitalis, berbeda dengan Islam. Untuk menghitung kesehatan ekonomi lumrahnya diukur dari perkembangan kegiatan dengan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat sehingga kemakmuran meningkat dalam jangka panjang.

Islam menetapkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran hidup adalah hak setiap individu, dan harus diukur per orang. Dari Ibn Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Hadis sahih, Muttafaq ‘alaih). Ini ada hubungannya dengan peran kepala daerah/negara yang bertanggung jawab pada seluruh rakyat secara individu.

Dalam Islam pula pemimpin harus punya dimensi ruhiyah dalam bekerja, karena tanggungannya akan mengantarnya pada neraka atau surga. Benar-benar dirinya sebagai pengurus dan pelindung, bukan “orang suruhan penjajah atas nama investasi” bisa direalisasikan dengan maksimal. Maka dari itu, berdasarkan keimanannya akan menjalankan sistem politik dalam dan luar negeri, sehingga tercipta kemandirian ekonomi tercapai tanpa intervensi asing. Dengan politik dan SDA yang dipunyai seperti hasil laut, tambang, hutan, besi dan lainnya, maka hasil alam yang tidak boleh dikuasai secara personal, melimpah berimplikasi hasil bumi (modal) yang bisa digunakan oleh rkayat.

Dengan begitulah Islam mampu menangani kemiskinan, dan klaim angka kemiskinan turun adalah nyata sampai bisa dirasakan orang per orang. Kesejahteraan ini sampai pada level yang tidak bisa dibayangkan manusia di masa sekarang. Sampai-sampai saking hebatnya bisa memberi kesejahteraan pada masa Khalifah Abdul Aziz tak ditemukan orang miskin yang serba kekurangan, tak ada yang mengambil infak, hingga negara kebingungan membagikan uang ini untuk siapa. Semua dijalankan atas dasar keimanan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Sungguh tak bisa dibandingkan dengan para pemangku kepentingan yang lahir dari sistem sekuler kapitalistik seperti saat ini.