Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Asep Wahyuwijaya mengungkapkan bahwa besaran bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menyusut pada 2023.

“Tahun 2021 sekitar Rp 360 miliar, kemudian turun drastis pada tahun 2022 menjadi sekitar Rp 123 miliar. Tahun ini hanya sebesar Rp 93,8 miliar,” ungkapnya di Bogor, Rabu (18/1/2023).

Bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor sebesar Rp 93,8 miliar itu disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat nomor 118 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Legislator asal Kabupaten Bogor ini menduga, penurunan jumlah bankeu untuk Kabupaten Bogor karena lemahnya komunikasi yang dijalin Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemprov Jabar, terlebih bankeu tahun 2021 untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung tidak diserap maksimal.

“Secara teknis, saya kira juga lebih pada soal komunikasi antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar juga, termasuk di dalamnya terkait dengan soal kualitas kinerjanya pada saat diberikan bantuan keuangannya kan?” kata pria yang akrab disapa Kang AW itu.

Ia pun memastikan bahwa dalam bankeu provinsi tahun ini yang angkanya hampir setara dengan nilai lelang pembangunan RSUD Parung tahun 2021, tapi tidak ada pos anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang berlokasi di wilayah utara Kabupaten Bogor itu.

“Dalam bantuan keuangan sekarang sudah bisa dipastikan tidak ada bantuan anggaran untuk pembangunan RSUD Bogor Utara,” ujarnya.

Kang AW memaparkan, bankeu tahun ini paling besar dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 43,675 miliar, kemudian pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional antar desa dan pembangunan tanki septik individual sebesar Rp 21,575 miliar.

Lalu, pengadaan media digital di lingkungan Dinas Pendidikan Rp 12,9 miliar, pembangunan command center Rp 5 miliiar, penataan kawasan kumuh Rp 3,34 miliar, pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas di daerah perbatasan Rp 2,73 miliar.

Pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ternak ayam petelur berbasis komunitas Rp 1,67 miliar, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil beserta pengadaan alatnya Rp 1,3 miliar, Bulan Bakti Siliwangi dan Gotong Royong sebesar Rp 625 juta.

Kemudian, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar Rp 600 juta, serta peningkatan kesejahteraan guru bantu SD Negeri di daerah terpencil sebesar Rp 448,8 juta.

“Meskipun besaran bantuan semakin menurun, tapi saya melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung kepada warganya pun lebih beragam,” tuturnya.

Ia berharap, seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan berkualitas, sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat.