Achdar Sudrajat Minta Jokowi Berhenti Selalu Salahkan Para Pendahulunya

Terasjabar.co – Politisi Partai Demokrat, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berhenti selalu menyalahkan para pendahulunya.

Ia mengatakan hal ini sebagai respons terhadap jawaban Jokowi kepada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas soal ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Sebelumnya, Anwar Abbas menyoroti indeks gini rasio pertanahan Indonesia yang ia sebut memprihatinkan, yaitu 0,59 persen.

“Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen yang ada di negeri ini,” kata Anwar dalam Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada Jumat (10/12/2021).

Di dalam forum tersebut, Presiden Jokowi lalu membalas bahwa apa yang dikatakan Anwar Abbas memang benar. Akan tetapi, Presiden Jokowi menekankan bahwa bukan ia yang membagi-bagi penguasaan lahan tersebut.

“Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membaginya,” katanya.

Jokowi lalu menjelaskan bahwa sekarang ini, Pemerintah telah mendistribusi reforma agraria, di mana sudah tercapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta hektare yang ingin dibagi.

Selain itu, ia juga juga menyinggung bahwa saat saat ini, Indonesia sudah memiliki bank tanah, di mana dapat dilihat semua Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditelantarkan.

“Mungkin Insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu, yang ditelantarkan itu banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,” tambahnya.

Terkait hal inilah, Achdar yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi berhenti menyalahkan presiden-presiden sebelumnya.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi harus berhenti selalu menyalahkan para pendahulunya,” katanya, Minggu (12/12/2021).

Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini lantas membandingkan antara izin HGU yang dilepaskan di zaman Jokowi dengan zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jumlah ijin HGU yang terbit dari pelepasan kawasan hutan periode 2015-2021 ada 212 HGU dengan luasan 2.172.714 Ha. Zaman bapak SBY 2005-2014 cuma ada 34 ijin HGU dengan luasan 128.239 Ha dari pelepasan kawasan hutan. Menterinya tidak boleh ABS,” pungkasnya.