Cegah Pungli di TPU Cikadut, Ridwan Kamil Sebut Akan Ada Polisi yang Awasi

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar pihak kepolisian melakukan pengawasan secara ketat di TPU Cikadut Bandung. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya praktik pungli di tempat pemakaman khusus COVID-19 di Kota Bandung.

“Kita sudah arahkan karena secara teknis itu ada di kabupaten/kota, jangan sampai viral-viral lagi karena sudah ditegaskan ambulans, angkut peti dan lain-lain itu adalah gratis bagi mereka yang sedang berduka,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu dalam konferensi pers daring, Senin (12/7/2021).

Menurut Kang Emil, Kapolda Jabar telah menyepakati untuk menempatkan polisi berseragam yang bertugas untuk memastikan agar tidak ada kejadian pungli. Masyarakat pun bisa langsung mengadukan jika ada indikasi terjadinya pungli di sekitar lokasi pemakaman kepada petugas.

“Akan ada polisi yang mengawasi. Sehingga apa yang terjadi di Cikadut juga saya arahkan ke kabupaten/kota jangan terjadi di tempat lain, pastikan ada ekstra perhatian karena selama PPKM Darurat jenazah yang dikubur bertambah,” katanya.

Walau begitu, Kang Emil mengatakan para penggali kubur juga perlu mendapatkan perhatian bersama. Meningkatnya kasus kematian di tengah lonjakan kasus COVID-19, membuat para pemikul dan pengubur jenazah kewalahan.

“Saya juga tanpa diketahui media itu sebenarnya beberapa kali memberi uang juga ke petugas pemakaman salah satunya untuk menyemangati mereka,” katanya.

Sekadar diketahui, Kasus pungli terhadap ahli waris kembali terjadi di pemakaman khusus COVID-19 Cikadut, Kota Bandung. Ahli waris diminta bayar Rp 4 juta. Kali ini dialami oleh salah satu warga Bandung bernama Yunita Tambunan yang memakamkan ayahnya di TPU Cikadut, Selasa (6/7/2021) lalu.

“Waktu saya datang ke TPU Cikadut mengurus rencana pemakaman papa saya, saya di datangi oleh R (Koordinator C TPU Cikadut). Dia minta uang Rp 4 juta untuk biaya pemakaman papa. Dia bilang bahwa liang lahat sudah di siapkan,” kata Yunita dalam keterangan tertulis, Minggu (11/7/2021).

“Saya bertanya. Kenapa saya harus bayar pak? R mengatakan bahwa non-muslim tidak ditanggung pemerintah,” ucap Yunita menambahkan

Meski akhirnya koordinator pemikul jenazah mengklarifikasi, bahwa sempat terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, banyak pemikul jenazah yang berstatus PHL pada Distaru Bandung yang jatuh sakit, sehingga masyarakat TPU sekitar turun membantu.