Sugianto Nangolah Tegaskan KLB di Sumut Ilegal, DPD-DPC yang Sah Setia Kepada AHY

Terasjabar.co – Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH., MH. menyatakan bahwa pihak-pihak yang mengatasnamakan partainya untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dipastikan ilegal dan tidak punya legal standing.

Ia memastikan tidak ada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang memiliki hak suara yang mengikuti KLB ilegal tersebut.

“Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya sudah mengucapkan ikrar janji setia kepada AHY,” ujarnya kepada Terasjabar.co, Jumat (5/3/2021).

Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB hanya dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 DPD dan 1/2 DPC. Dengan demikian, dua syarat ini dinilai tidak terpenuhi.

“Mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat,” ujarnya.

Mencermati kondisi Partai Demokrat saat ini, Anggota Komisi III DPRD Jabar ini mengatakan, tak ada keadaan memaksa atau raison d’etre yang memadai untuk diselenggarakan KLB.

“Kami memandang, Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat ini murni sebagai praktek “pelacuran” kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan di satu sisi dan praktek mempertontonkan arogansi kekuasaan. Di sisi lainnya dimana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti,” ujarnya.

Menurutnya, KLB Demokrat bukan persoalan internal Partai Demokrat karena tidak ada riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC.

“Ini terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah. Ini bukan hanya indikasi praktek kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat. Lebih jauh dari itu, ini mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi,” tuturnya.