Program Petani Milenial Dimulai Pertengahan Maret, DPRD Jabar Soroti Penyiapan Lahan

Terasjabar.co – Program Petani Milenial rencananya dimulai pertengahan Maret 2021. DPRD Jabar menyorot soal penyiapan lahan untuk merealisasikan program tersebut.

Menurut Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira bukan hal mudah bagi Pemprov Jabar untuk menggulirkan program Petani Milenial. Pasalnya kondisi lahan di Jawa Barat saat ini sudah semakin terbatas.

“Alih fungsi sangat tinggi sekali terutama untuk jadi pemukiman dan tempat usaha, juga pabrik. Ini juga pasti kesulitannya lahan, bagaimana menyediakan lahan untuk calon petani milenial, mereka akan garap lahan siapa,” kata Yunandar, Minggu (28/2/2021).

Ia menyatakan Pemprov Jabar memang memiliki aset lahan. Namun, kata dia, tidak mungkin semuanya dikelola jadi lahan pertanian. “Ada peluang itu, cuman tidak cukup besar,” ucapnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Program Petani Milenial Dimulai Pertengahan Maret

Tidak hanya itu, permodalan akan menjadi masalah lain dalam menjalankan program ini. “Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan kredit untuk petani dan membayar saat panen. Sementara, bank mintanya per bulan, sehingga tidak ada kredit petani selama ini. Bahkan program KUR pun, kebanyakan pedagang yang bisa membayar setiap bulan,” ucapnya.

Pihaknya meminta Pemprov Jabar untuk mengkaji secara matang terkait program tersebut. Selain lahan, modal, pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar untuk menyiapkan penyaluran hasil pertanian.

“Selain modal yaitu offtaker, karena selama ini yang membuat anak muda enggan jadi petani karena tidak sejahtera. Offtaker petani itu, (saat ini) tengkulak-tengkulak, yang justru menekan harga serendah mungkin. Anak muda milenial tidak bisa seperti itu, diberikan tugas jadi petani tapi kemudaian harga rendah sekali tidak ada yang mau memberi dengan harga bagus, intinya tidak dihargai oleh sistem pasar,” jelasnya.

Yunandar berujar, offtaker harus berfungsi sebagai lembaga edukasi, bagaiman produk pertanian itu bisa masuk ke pasar dengan harga bagus dan ini tidak mudah.

“Itu perlu modal yang besar kalau kita berbicara soal itu. Bulog saja tidak sanggup mengatasi itu, apalagi Pemerintah Provinsi Jabar,” ucapnya..

Pihaknya memiliki solusi dengan Perda No 1 Tahun 2020 tentang pusat distribusi provinsi. Menurutnya, offtaker atau namanya pusat distribusi provinsi, sampai sekarang belum terbentuk.

“Karena kami tidak tahu, kok eksekutif-nya lama sekali. Kalau dia mau bentuk pertanian yang juara harus ada pusat distribusi provinsi, karena ini akan menjamin harga itu layak dan prodak diterima oleh pasar, jadi bukan tengkulak, termasuk bisa menjaga stabilitas harga secara regional dan juga menjamin ketersediaan pangan di Jawa Barat,” tambahnya Yunandar.

Saat disinggung, apakah program ini syarat dengan gimmick politik jelang Pilpres 2024, Yunandar tak banyak berkomentar soal itu. Tapi jika program ini gagal maka akan menjadi boomerang bagi Ridwan Kamil.

“Kalau untuk 2024 kejauhan, lagian dia tahun 2023 udah selesai dari gubernur. Terlalu jauh, justru akan menjadi yang negatif ketika program ini tidak jalan. Secara branding bagus, petani milenial bagus, tapi kesiapannya saya lihat belum,” pungkasnya.