LBH se-Jabar Terima 226 Aduan Pendemo Tolak Omnibus Law

Terasjabar.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Jawa Barat yang mengatasnamakan Tim Advokasi Demokrasi Wilayah Jawa Barat menerima sebanyak 226 aduan per-9 Oktober 2020. Aduan tersebut berkenaan dengan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian kepada ratusan pendemo tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Melalui hotline, massa pendemo mengaku mendapatkan tindakan berupa penangkapan oleh aparat, penahanan, penganiayaan, dan perampasan barang saat melakukan aksi unjuk rasa di beberapa daerah seperti Bandung, Sukabumi, Cianjur, dan Cirebon pada 6-8 Oktober 2020.

Direktur LBH Bandung Lasma Natalia mengatakan, beberapa lembaga membentuk advokasi untuk melakukan pendampingan secara hukum bagi masyarakat sipil yang mendapatkan tindakan represif selama aksi yang terjadi pada 6-8 Oktober 2020.

“Untuk menyikapi itu, beberapa lembaga bantuan hukum membentuk di advokasi, karena kita tahu dalam aksi biasanya terjadi penangkapan dan kekerasan. Dari tanggal 6 kami buka hotline pengaduan bagi masyarakat yang ditangkap atau mendapat kekerasan dari aparat,” kata Lasma dalam Jumpa Pers melalui saluran zoom meeting, Senin (12/10/2020).

Lebih lanjut, untuk menindaklanjuti pengaduan yang datang dari masyarakat, maka tim advokasi melakukan pengecekan dengan mendatangi Polrestabes. Namun dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum tersebut, kata Lasmi, dari pihak kepolisian menghalang-halangi pemberian bantuan hukum yaitu tidak diberikannya akses terhadap advokat untuk mendapatkan data nama-nama yang ditangkap.

“Namun sayangnya ketika tim advokasi hendak mendampingi pengaduan, kami dihalang-halangi pendampingan dari pihak kepolisian. Hal ini cukup menyulitkan karena pengaduan yang masuk terus mengkonfirmasi ke LBH bagaimana proses penangkapan dan pelepasan massa aksi, akhirnya kita kesulitan untuk memberitahukan informasi kepada keluarga,” jelasnya.

Dia mengatakan, tidak diberikannya akses terhadap advokat untuk melakukan bantuan hukum tersebut bertentangan dengan prinsip sistem peradilan yang adil (fair trial) sebagaimana diatur dalam konstitusi, KUHAP, dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau Undang-Undang No 12 tahun 2005, bahwa setiap orang sama kedudukannya di mata hukum dan memiliki hak pendampingan oleh kuasa hukum saat diperiksa.

Kemudian hal tersebut juga melanggar Undang-undang 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dimana setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendampingan hukum supaya memastikan hak-hak mereka dipenuhi.

“Tindakan tersebut juga melanggar Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara angka 8 yang menyatakan bahwa orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara berhak dikunjungi, berkomunikasi, dan berkonsultasi dengan pengacara tanpa penundaan,” ujarnya.

Atas tindakan berupa menghalang-halangi advokat tersebut, mereka menyatakan sikap kepada pihak kepolisian harus memberikan akses pendampingan hukum bagi massa aksi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan meminta agar kepolisian membuka informasi terkait data massa aksi yang sudah dibebaskan dan massa aksi yang dilanjutkan pemeriksaannya.

Lembaga Hukum yang membentuk aliansi ini terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, LBH Ansor Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum Tohaga, Lembaga Bantuan Hukum Cirebon, Lembaga Bantuan Hukum Cianjur, Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Lembaga Advokasi Hak Anak, Jaringan Advokat Bandung, Lingkar Studi Advokat Bandung, dan PKBH Uniku.