Pansus VI DPRD Jabar: PMI Asal Jabar Harus Terproteksi Melalui Perda PMI

Terasjabar.co – Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat menginginkan masyarakat Jawa Barat khususnya memiliki kesadaran untuk menempuh jalur formal yang disosialisasikan dari tingkat desa. Hal itu dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan mitra kerja dari eksekutif yang terlibat aktif. Bahkan, kedepan dalam perda ini Pansus VI meminta SKP terkait. Sebab, dalam pasal perda juga menuangkan terkait perlindungan keluarga yang berarti peranan instansi terkait yang membidangi desa itu.

“Saya kira kedepan banyak pihak agar dapat berkolaborasi untuk bagaimana PMI di Jawa Barat itu bisa betul-betul lebih terlindungi dan jalur informal jalur ilegal itu semakin berkurang,” ujar Hasbullah di Cimahi, Senin (29/6/2020).

Hasbullah menambahkan, Disnakertrans Jabar kedepannya wajib memfasilitasi pelatihan untuk PMI. Paling tidak, syarat sarana dan prasarana balai pelatihan untuk harus disesuaikan dan dilakukan inovasi agar bisa menampung sesuai dengan bakat minat para PMI untuk bekerja di luar negeri.

“Tentunya kami berharap, perda ini tidak hanya untuk melindungi para pekerja migran asal Jabar diluar negeri. Sebelum dia berangkat harus dilatih dan dibekali terlebih dahulu. Bahwa pahlawan devisa negara ini benar-benar mereka merasa nyaman bekerja dengan adanya perlindungan terhadap keluarganya oleh negara. Bahkan dirinya pun dilindungi secara undang-undang diperkuat dengan perda Imigran ini,” ucapnya.

Apalagi, dalam masa pendemi Covid 19 sekarang ini perlindungan terhadap pekerja di luar negeri sangat diperlukan. Termasuk, wabah penyakit menular dan lain sebagainya maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi PMI dimana saja sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Husin mengatakan, ada beberapa ayat yang akan ditambahkan dalam pansus ini berkaitan dengan ABK baik itu ABK niaga maupun ABK perikanan. Pada prinsipnya, semua tenaga kerja asal Jabar pekerja migran Indonesia asal daerah Jabar harus dilindungi dalam kondisi apapun tanpa melihat jenis pekerjaannya. Maka dari itu, perda Imigran ini harus mampu mengakomodir PMI