Dinilai Merugikan, Anggota Komisi III DPRD Jabar Ini Usulkan PT Migas Hilir Jabar Ditutup

Terasjabar.co – Komisi III DPRD Jawa Barat mengusulkan agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menutup PT Migas Hilir Jabar. Terlebih selama ini kinerja PT Migas Hilir Jabar tidak jelas dan dinilai tidak menguntungkan.

“Banyak permasalahan di PT Migas Hilir Jabar ini. Makanya untuk PT Migas Hilir yang ada permasalahan kami minta segera diselesaikan. Kami menyarakan supaya PT Migas Hilir Jabar ini ditutup saja, karena ada permasalahan tidak singkron antara pemegang saham, dan kami minta diselesaikan secara hukum,” jelas Sugianto Nanggolah Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat usai rapat kerja Komisi III DPRD Jabar di BPSDM, Selasa (14/1/2020) lalu.

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, pihaknya pun berharap agar PT Migas Hilir Jabar bisa memberikan gaji dan pesangon para karyawan. Terlebih dari banyak karyawan yang belum digaji dari sejak bulan Juli 2019.

“Kita tekankan agar nasib 17 orang pegawai PT Migas hilir dapat diberikan gaji dan pesangonnya, karena sejak bulan juli 2019 mereka tidak menerima gaji,” katanya.

Tidak hanya PT Migas Hilir Jabar, lanjut Sugianto. Komisi III DPRD Jabar pun menyoroti kinerja PT Migas Hulu Jabar. Terlebih untuk PT Migas Hulu Jabar, harus ada perubahan peraturan daerah yang harus dilakukan kaitan dengan bisnis yang dikelola.

“Saya menyarankan sebaiknya dan seharusya PT Migas Hulu dan Hilir ini disatukan saja, dan tidak dipisahkan. karena kalau salah satu tidak jalan maka yang lainnya akan tidak jalan juga. Makanya idealnya tadi untuk perubahan perda tadi saya mengusulkan ada kajian untuk betul betul nanti PT Migas Hulu dan Hilir ini disatukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Sugiyanto pun mengatakan, pihaknya telah mempelajari kinerja dari PT Jaswita Jabar dan PT Gemah Ripah. Dimana banyak hal yang harus dibenahi pada kedua BUMD tersebut.

“Alhamdulilah setelah kita ,mendengarkan dari semua bumd tadi khususnya Jaswita disampaikan bahwa saat ini memang harus betul betul menggunakan aset yang potensial ini untuk digunakan sendiri tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kenapa harus dikelola sendiri, contohnya hotel preanger. Itu ada di jalan asia afrika yang okupansinya tinggi sekali bahkan bisa ampai 80 persen. Masa aset yang begitu ideal ini dan sangat menguntungkan ini dikerjasamakan dengan pihak lain,” jelasnya.

Oleh karena itulah pihaknya akan mendorong supaya PT Jaswita bisa mengelola sendiri aset aset yang sangat potensial. Seperti halnya Hotel preanger, perdana wisata, BIP dan lainnya.

“Makanya kami minta dan kami mendorong PT Jaswita ini supaya dikelola sendiri jangan dikerjasamakan. Yang dikerjasamakan itu aset aset yang memang tidak mampu dikelola dengan baik,” katanya.

Sementara itu untuk Pt Gemah Ripah, lanjut Sugiyanto, pihaknya mencermati dari sisi core bisnisnya yang masih kurang optimal.

“Terus terang saja ini harus merubah core bisnisnya, yang tadinya bisnis air ini dilakukan dengan memfasilitasi pdam saja, nanti kita lebih menyentuh pada memfasilitas daerah yang membutuhkan. Seperti di Cimahi, jangankan musim kemarau musin hujan saja masyarakat disana beli air. Apalagi musim kemarau. Nah daerah daerah semacam inilah nanti akan kita minta kepada PT Gemah Ripah agar betul betul memilih daerah prioritas pembangunan air ini seusia dengan kebutuhan masyarakat Jabar,” katanya.