Ridwan Kamil Minta Moratorium DOB Diakhiri, Ketidakadilan Jadi Alasan

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta Komisi II DPR RI untuk mendorong pemerintah mengakhiri moratorium DOB (daerah otonomi baru).

Provinsi Jawa Barat sudah lama mengalami ketimpangan fiskal ketimbang provinsi lain karena jumlah wilayah administratif yang tidak ideal.

“Komisi II yang datang ke Bandung, secara prinsip menyetujui bahwa DOB harus dibuka (diakhiri) moratoriumnya dan dibuat kriteria yang ketat. Jangan dipukul rata serba tidak boleh dan juga jangan dipukul rata serba boleh. Istilahnya, kebijakan asimetris, artinya memberikan ruang agar negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya,” ujar Ridwan Kamil, Kamis (19/12/2019).

Menururt dia, wacana Papua dimekarkan dan ibu kota baru menjadi buktinya. Sementara itu, Jabar dinilai sudah terlalu lama mengalami ketidakadilan. Seharusnya, Jabar memiliki 40 kota/kabupaten sesuai rencana sejak zama Orde Baru sedangkan sekarang hanya 27 kota/kabupaten. Kesenjangan fiskal jabar dan Jatim juga hampir Rp 15 triliun.

“Intinya, komisi II menyetujui secara prinsip Jawa Barat dengan penduduk begitu besar mengalami kendala pelayanan publik, perlu untuk mengembangkan DOB, ” kata dia.

Menurut Ridwan Kamil, semua ajuan DOB yang sudah matang harus jadi prioritasnya termasuk Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Garut, dan Indramayu.

“Hal ini sudah disampaikan kepada Pak Jokowi, kepada Pak Tito, dan kepada Ibu Menteri Keuangan. Makanya, penekanannya harus dari politik. Komisi II meminta pihak yang berkepentingan dalam DOB, terutama masyarakatnya sering datang ke Jakarta. Masyarakat pengusul belum ada yang ke sana. Sementara dari Papua sering. Mereka memgimbau juga agar datang mendiskusikan secara detail karena pada akhirnya siapa yang paling aktif itu yang paling dahulu,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, terkait DOB, Ridwan Kamil memberikan penjelasan tentang kondisi Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta, tapi Kabupaten/kotanya hanya 27 sehingga proses soal kecepatan pelayanan publik menjadi terganggu.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *