Gubernur Ajak TP PKK untuk Terus Berkolaborasi Membangun Jabar

Terasjabar.co – Saat ini, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk kurang lebih 49 juta jiwa masih dihadapkan kepada masalah antara lain tingginya angka stunting dan kematian ibu dan bayi, serta pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kualitas penduduk.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengajak Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota untuk bersama-sama membangun Jabar dengan berkolaborasi bersama pemerintah melalui program-program terkait, termasuk bidang kesehatan.

“Jadi ini fokus kesehatan, karena kasus kesehatan masih mengemuka di pedesaan. Stunting masih banyak berkumpul di area pedesaan, kemudian ada sinyalemen dari Kepala BKKBN Jabar bahwa kematian ibu juga banyaknya di desa, termasuk ada kenaikan persentase kelahiran juga di desa,” kata Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Meski begitu, saat menghadiri Pencanangan dan Rapat Koordinasi Kesatuan Gerak PKK–KKBPK–Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (9/10/2019) ini, Emil berujar dirinya yakin apa yang dilakukan dinas/lembaga terkait bersama Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar sudah baik.

“Belajar dari negara lain sebenarnya sistem sosial kita sudah luar biasa menjangkau segala rupa. Kita tinggal (meningkatkan) kekompakan saja untuk membawa kemajuan keluarga di desa, kota, dan Jawa Barat,” tambahnya.

Kerja sama tersebut, lanjut Emil, dapat mewujudkan konsep Pentahelix ABCGM (Academic, Business, Community, Goverment, Media) yang menjadi metode Pemdaprov dalam membangun Jabar di berbagai sisi. Pun kerja sama dengan TP PKK adalah salah satu perwujudan konsep Pentahelix.

“Tugas membangun Jawa Barat merupakan tugas bersama. Kami mengajak akademisi, pengusaha, komunitas, dan media untuk berkolaborasi mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan inovasi dan kolaborasi,” kata Emil merujuk visi Jabar.

Ketua TP PKK Provinsi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil sementara itu menyatakan, pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk menggagas program-program inovasi dalam penguatan ketahanan dan pembangunan keluarga.

Salah satunya adalah melalui program Sekolah Perempuan Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) dan Program Siaran Keliling (Sarling).

Atalia pun sepakat bahwa untuk membangun Jabar, diperlukan kolaborasi ABCGM agar program bisa diterapkancepat dan sesuai dengan sasaran.

“Selain itu, terkait kolaborasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kita punya Sekoper Cinta supaya permasalah perempuan dan keluarga bisa diselesaikan oleh Ibu Rumah Tangga.”

“Ada juga program Saling, dalam program ini kita bergerak ke 27 kota/kabupaten dan sekarang sudah titik kesembilan. Di sini kita juga melaksanakan program kolaborasi,” tambahnya.

Adapan pada acara bertema ‘Kita Gerakkan Keluarga dan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Indonesia Sejahtera’ ini, Atalia berharap tema selaras dengan visi Pemdaprov Jawa Barat dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

Kesatuan Gerak PKK–KKBPK–Kesehatan sendiri merupakan intensifikasi peran gerakan PKK dalam program KB Nasional dan Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait di semua tingkatan wilayah dalam rangka membangun keluarga yang sejahtera.

Selain dinilai berdampak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan ketahanan keluarga di Jabar, Atalia berujar kegiatan ini juga mampu menggerakkan potensi seluruh kader sampai di tingkat yang langsung berinteraksi dan melayani masyarakat dan keluarga di Jawa Barat.

“Seperti kita ketahui, PKK ini tidak bisa dianggap sebelah mata, ada sekitar 51 ribu Posyandu tersebar itu hanya satu dari sekian banyak program yang ada di PKK. Kami ada Pokja I sampai IV yang semuanya menyentuh 10 aspek kehidupan yang ada di masyarakat,” ucap Atalia.

“Jadi saya kira apa yang dilakukan pemerintah sebagai pembuat regulasi, kami yang melaksanakannya di lapangan. Sehingga kami sebagai Kader PKK siap membantu ataupun menyebarluaskan program pemerintah baik itu pusat maupun provinsi maupun kota/kabupaten yang ada saat ini supaya bisa selaras dan betul-betul bisa mendukung dan mendongkrak bagaimana pertumbuhan kesejahteraan dan pemberdaayan di masyarakat,” tutupnya.