Inovasi Pembiayaan Jabar, Pemda Tak Akan Andalkan APBD

Terasjabar.co – Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Gerakan Membangun Desa, hingga lnovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Menjadi salah satu fokus pemerintah daerah provinsi Jawa Barat.

Untuk mengakselerasi pembangunan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja karena hanya mencukupi 10% dari yang dibutuhkan.

“Pemda Tingkat II di Jawa Barat belum optimal dalam mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat meski sejatinya potensi dana yang dikucurkan cukup besar,” kata Gubernur yag akrab disapa Emil itu, dalam acara koordinasi kepala daerah (KOPDAR) yang diikuti Bupati/Walikota se-Jabar di Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/9/2019).

Emil berujar Kepala Daerah Tingkat II atau Bupati/Walikota harus bisa memanfaatkan atau mengakses APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi tumpuan dalam merealisasikan target pembangunan.

Lebih jauh, APBD Provinsi, selalu terbuka untuk 27 kabupaten/kota dengan mengakses melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, bantuan langsung Gubernur Jawa Barat, atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai daerah pemilihan (dapil).

“Setelah saya amati, jarang kepala daerah yang ngobrol dengan dewan di dapilnya, padahal anggaran cukup besar sekali. Nah, pintu ini saya titip untuk diketuk (diakses),” ujarnya.

“Saya tugaskan (Badan Penghubung) untuk ke kementerian/lembaga, ikut rapat- rapat, mereka jadi telinga Jawa Barat di Jakarta,” sambungnya.

Pasalnya, Badan Penghubung memiliki peran strategis dalam melobi kementerian/lembaga (KL) di pemerintah pusat untuk mencari celah peluang yang bisa mendukung pembangunan Jawa Barat.

Seperti diketahui Pemerintah Daerah Provinsi memiliki visi: Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.