Perda Pesantren Terkendala Kemendagri, Uu Minta Kiai Dan Ulama Sabar

Terasjabar.co – Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren yang tengah dicanangkan Pemprov Jawa Barat belum terealisasi. Alasannya, Perda Ponpes terkendala di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum di Kabupaten Garut, Selasa (27/8/2019).

Diakui Uu, visi misi dan janji kampanye untuk membantu pesantren tersebut telah disetujui DPRD Jabar. Untuk itu, pihaknya tengah mendiskusikan permasalahan Perda Pondok Pesantren yang tersendat di Kemendagri.

“Ada sedikit kendala di Kemendagri, tetapi kami tidak diam di situ. Perda harus keluar, tetapi para kiai dan ulama mohon sabar. Bukan kami lelet dalam membuat Perda tapi inilah mekanisme yang harus dilalui,” ucap Uu.

Selain itu, kata Uu, Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar juga sangat mendukung dan turut memberikan solusi atas permasalahan tersebut agar bisa membantu pesantren. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membuat Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwal) di masing-masing kabupaten/kota.

“Oleh karena itu mohon sabar dulu, Insya Allah ada solusi. Kami juga dulu pernah membuat tentang pendidikan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya, solusinya adalah Perbup,” katanya.

Meski begitu, Uu meminta kepada Kemendagri untuk membantu memberikan solusi atas rencana Perda tersebut, dan tidak hanya menghalangi itikad baik pihaknya. Pasalnya, banyak masyarakat khususnya kalangan pesantren yang ingin mendapat bantuan pemerintah.

“Pemerintah provinsi siap tetapi terkendala dalam masalah payung hukumnya, jadi saya minta Kemendagri memberikan solusi, jangan menutup,” jelasnya.

Uu menjelaskan, adapun keuntungan dari Perda tersebut, pesantren akan mendapat perhatian Pemprov Jabar khususnya terkait anggaran yang tidak berdasarkan kedekatan atau melalui pengajuan proposal.

Menurutnya, selama ini banyak yang mendapat bantuan karena memiliki akses dengan pemerintah dan pintar membuat proposal.

“Sementara pondok pesantren yang tidak dekat dengan gubernur atau kemarin berseberangan gak ngedukung, akhirnya ngajukeun proposalna ge isin (mengajukan proposal juga malu). Ayeuna (sekarang) mah tidak memiliki istilah seperti itu dengan adanya Perda pesantren,” tandasnya.