Atalia: Jabar Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Sosial Lansia

Terasjabar.co – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial para lansia.

Hal itu diungkapkan Atalia saat menjadi Keynote Speaker Launching ‘Jabar Ramah Lansia’ di Aula Kampus IV UNPAS Setiabudi, Kamis (14/3/2019).

“Sebetulnya, terkait dengan Jabar Ramah Lansia itu sekarang sedang digodog luar biasa oleh Bapak Gubernur. Semenjak beliau menjadi Walikota, ini sudah didorong sedemikian rupa sehingga ada bidang tersendiri di Kota Bandung,” ucap Atalia.

Menurutnya, bagi lansia yang masih potensial, ada upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja.

Kemudian pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum serta bantuan sosial.

“Tentunya ini bisa menjdi pilot project di Provinsi Jawa Barat, termasuk bagaimana lansia benar-benar bahagia, mereka nyaman, dan mereka bisa berkarya juga mengaktualisasikan diri,” katanya.

Dikatakan Atalia, saat ini lansia di Jawa Barat masih banyak yang tergolong produktif. Presentase angka harapan hidup lansia pun meningkat dari 7% menjadi hampir 10%.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Lansia di Jabar tahun 2017 sebesar 4,16 juta jiwa atau 8,67% dari total jumlah penduduk. Indeks pembangunan manusia sampai tahun 2017 berada di angka 70,69. Sementara angka harapan hidup laki-laki 70,58 dan perempuan 74,42.

Dirinya menambahkan, beberapa inovasi program lansia di Jawa Barat yang sudah berjalan diantaranya, Jabar Nyaah Ka Kolot, Klinik Geriatri di RS Al-Ihsan Jawa Barat, dan Puskesmas Santun Lansia.

“Bagaimana terkait kesehatan mereka dibantu oleh Puskesmas Ramah Lansia yang sudah ada sekitar 80% di seluruh Kabupaten/Kota, kemudian untuk klinik-klinik sudah didorong agar mereka menyiapkan layanan khusus lansia,” paparnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nyimas Aliyah mengatakan, kontribusi penduduk perempuan dalam populasi penduduk lansia lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Hal itu dikarenakan usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup laki-laki.

Maka itu, perempuan lansia di Indonesia berpotensi mengalami diskriminasi ganda, baik karena statusnya sebagai perempuan maupun karena statusnya sebagai penduduk yang usianya sudah lanjut.

“Sebagai perempuan, diskriminasi yang disebabkan oleh struktur sosial dan budaya masyarakat sebenarnya sudah terjadi sejak usia muda. Hal ini kita ketahui sebagai akibat dari perbedaan yang sifatnya kodrati maupun dari perbedaan gender, sehingga masih banyak masyarakat yang cenderung mendiskreditkan bahkan mendiskriminasi mereka,” terangnya.

Dengan meningkatnya kebutuhan dan pelayanan terhadap lansia perempuan, membawa implikasi pada perumusan dan arah kebijakan program pembangunan yang lebih khusus dan terfokus, salah satunya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia perempuan.

“Tentu kita akan terus memperhatikan berbagai permasalahan penduduk lansia secara umum maupun perempuan lansia secara khusus. Maka upaya untuk perlindungan lansia yang responsif gender menjadi suatu agenda yang penting dan strategis,” tandasnya.

Di Indonesia, jumlah lansia perempuan 53,76% lebih banyak dari jumlah lansia laki-laki, yaitu 46,24%. Berdasarkan data hasil Survey Pengalaman Hidup Nasional Perempuan (SPHNP tahun 2016), diketahui bahwa usia 50-64 tahun mengalami berbagai kekerasan, seperti kekerasan ekonomi 17,25% , kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan 11,18%, kekerasan yang dilakukan selain pasangan 4,92%, dan kekerasan seksual 24,43%.