Pejabat Baru dari Luar Jabar Harus Cepat Beradaptasi

Terasjabar.co – Pengamat pemerintahan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan, pejabat pemerintah provinsi Jawa Barat yang baru dilantik dari hasil open bidding terlebih pejabat dari luar lingkungan pemprov Jabar diharapkan tidak menemukan hambatan kultural ketika pejabat baru masuk ke wilayah Gedung Sate itu. Jika itu terjadi maka akan butuh waktu yang tidak sedikit untuk beradaptasi dan juga untuk pembelajaran.

“Bahwa setiap pejabat baru itu akan butuh adaptasi, tetapi ini kan pada level teknis seperti itu seharusnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama ya. Karena Itulah sebabnya maka menurut saya akan lebih menguntungkan jika pejabat yang dilantik itu berasal dari lingkungan sekitarnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Barat,  sehingga  secara budaya tidak akan mengalami disparitas yang terlalu lebar,” ujar dia,  Minggu (10/3/2019).

Untuk diketahui awal pekan lalu gubernur melantik 14 esselon dua hasil seleksi terbuka. Dari 14 pejabat yang akan membantu tugasnya terdiri dari sepuluh laki-laki dan empat perempuan yang didominasi dari internal Pemprov Jabar sebanyak sembilan orang dan dari luar Pemprov Jabar sebanyak lima orang. Di antara lima orang tersebut dua pejabat dari lingkungan Pemkot Bandung.

Adapun kelima pejabat dari luar pemprov Jabar yaitu Kepala Dinas Perhubungan Hery Antasari dan Dedi Supandi dari Kota Bandung,  A Koswara dari Kota Bekasi, Hermansyah dari Kalimantan Selatan dan Setiaji dari DKI Jakarta.

Karim menuturkan, untuk mengetahui jejak rekam para pejabat yang baru dilantik butuh waktu yang cukup karena yang dilantik terbilang banyak. Selain itu, beberapa di antaranya tidak begitu dikenal karena mereka bukan berasal dari wilayah Jawa Barat.

“Ya karena memang ini open bidding. Namun ini menegaskan betapa keterbukaan ini benar-benar dimaknai, mudah-mudahan saja prosedur yang dijalankan ini membawa dampak yang positif yaitu menjadi tanda pengarusutamaan pengangkatan pejabat berbasis merit system jadi benar-benar berdasarkan pertimbangan kualitas, loyalitas, efektivitas itu yang pertama,” kata dia.

Di sisi lain,  Karim pun berharap pejabat yang dilantik itu merupakan bagian dari sistem pemerintahan Jawa Barat itu cepat menyatu dengan visi dan misinya Gubernur sehingga mereka yang dilantik itu bisa menjadi kaki, tangan, mata, dan telinganya Gubernur dalam menjalankan setiap programnya.

“Dia bisa mendengarkan aspirasi dari bawah dia bisa mendengarkan perintah dari atas sehingga mereka bisa menjadi mediator yang pas,” kata dia.

Dia menambahkan, jika melihat kepemimpinan Ridwan Kamil ketika di Pemkot Bandung, pejabat harus menyesuaikan dengan karakter Ridwan yang inovatif, agresif, dan responsif. Sehingga ide-ide baru harus senantiasa disuntikkan apalagi dia janjinya akan mengelola pemerintahannya dengan mengedepankan komunikasi dan kolaborasi.

“Jadi artinya kalau misalnya mengedepankan komunikasi dan kolaborasi maka pejabat yang dilantik dan pejabat yang menggerakkan sistem pemerintahan daerah itu adalah mereka yang punya pemikiran yang matang tapi sekaligus juga terbuka untuk menerima perubahan, untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebab keseringan kan penyakit birokrasi itu yang pertama yang sudah mapan dan lalu berada pada zona nyaman atau di sisi lain dia tidak memiliki kapasitas sehingga mudah terombang-ambing oleh perubahan baru,” ucap dia.

Yang dibutuhkan,  lanjut dia, adalah kematangan dalam pengalaman, kredibel tapi juga punya kecakapan untuk belajar dan terus belajar.

“Jadi  zona yang harus ditetapkan itu bukan karena krisis, bukan zona nyaman gitu ya itu kan bukan zona yang malas, tetapi zona yang penuh dengan pembelajaran karena tantangan kemudian permasalahan muncul tiap hari. Kemajuan juga terus berlanjut maka pembelajaran harus saling membelajarkan antara aparatur yang ada,” kata dia.