DPRD Jabar Apresiasi Persiapan Penanganan Bencana

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kesiapsiagaan Polda Jabar dan instansi terkait lainnya dalam upaya persiapan awal penanganan kebencanaan di Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir mengatakan, sinergitas antar instansi sangat penting dalam mempersiapkan penanganan bencana yang terjadi di Jawa Barat. Hal itu akan berdampak pada seberapa cepat pemulihan pasca bencana terjadi.

“Ini sudah persiapan awal, artinya sebagai langkah antisipatif dalam penanganan bencana di Jabar,” ujar Syahrir Sabtu (17/11/208).

Menurutnya hal itu penting seiring pasca penetapan status Jabar siaga 1 darurat bencana banjir dan longsor pada 1 November 2018 hingga 31 Mei 2019.

Bahkan Polda dan BPBD Jabar, serta Kantor SAR Bandung, menggelar apel siaga bencana di Jalan Diponegoro. Apel kesiapsiagaan itu dihadiri ratusan anggota Polda Jabar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, dan Kantor Search and Rescue (SAR) Bandung, polres, dan BPBD kota/kabupaten.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, kesiapsiagaan ini didasari atas prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jabar terkait cuaca curah hujan tinggi di Jabar. Selain itu, di Jabar terdapat sejumlah daerah yang rawan bencana banjir dan longsor.

“Kami tidak boleh underestimate terhadap bencana. Mulai dari selatan, tengah, maupun utara, di wilayah Jawa Barat, rawan bencana. Selatan dan tengah sudah hujan. Wilayah utara belum, tapi dari kontur tanah utara lebih rendah,” kata Agung.

Dalam pelaksanaan antisipasi dan penanggulangan dampak bencana, ujar Kapolda, Polda Jabar berkoordinasi dengan BPBD dan Basarnas.

“Leading sector penanganan bencana alam ini BPBD dan Basarnas. TNI dan Polri mendukung mereka dan memberikan bantuan peralatan dan personel. Kalau ada kejadian (Bencana), siapapun yang pertama harus membantu,” ujar Kapolda.

Kepala BPBD Jabar Dicky Saromi mengatakan, sejak awal November 2018 saat sebagian besar wilayah Jabar memasuki musim hujan, bencana banjir dan longsor telah menelan korban tujuh orang meninggal dunia. “Enam orang di Tasikmalaya dan satu korban terseret banjir di Pangandaran,” kata Dicky.

Sementara itu, disinggung tentang langkah hukum terkait bencana alam, Agung mengemukakan, jajaran akan melakukan penyelidikan terkait potensi pemicu sehingga bencana tersebut terjadi. Misalnya, jika bencana itu diduga kuat akibat perusakan lingkungan.