LB2P Jabar Minta Pemerintah dan Disdik Kota Bandung Revisi Sistem Zonasi dalam PPBD 2018/2019

Terasjabar.co – Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2018/2018 di Kota Bandung terus berlanjut. Sejumlah orang tua dari calon peserta didik yang anaknya gagal bersekolah di SMP Negeri terus memperjuangkan nasib putra-putri mereka ke Dinas Pendidikan Kota Bandung sejak beberapa hari terakhir.

Kondisi ini mengundang rasa prihatin dari berbagai pihak, tidak terkecuali Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LB2P) Jawa Barat.

Pimpinan LB2P Jawa Barat, Aa Maung, menilai sistem zonasi dalam PPDB belum tepat diterapkan di Kota Bandung, pasalnya sarana dan prasarana yang ada saat ini, belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kuota pendaftaran para calon peserta didik.

Untuk itu, ia meminta pemerintah melalui Disdik Kota Bandung untuk melakukan revisi terkait kebijakan tersebut.

“Untuk masalah PPDB kami sepakat meminta revisi akan sistem zonasi, karena Kota Bandung belum siap baik sarana dan prasarana seperti ruang-ruang kelas dan sebagainya. Terlebih lagi penerapan kebijakan ini membuat masyarakat terutama anaknya yang berprestasi merasa dirugikan,” ujar Aa Maung di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani Nomor 239, Kota Bandung, Kamis (12/7/2018).

Ia menuturkan, persoalan pendidikan dengan sistem zonasi ini diyakini akan semakin rumit dan terus berlarut-larut.

Dalam sistem zonasi, imbuhnya, prestasi para siswa tidak lagi menjadi prioritas.

“Kita berharap dengan adanya perubahan sistem pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik dapat memberikan dan membangun kualitas generasi bangsa yang lebih. Untuk itu semua pihak perlu dilibatkan dalam merumuskan dari setiap kebijakan untuk masyarakat,” ucapnya.

Hal senada disampaikan pemerhati pendidikan di Jawa Barat, Mochamad Maskur. Menurutnya sistem PPDB sebaiknya dapat dikembalikan pada pola passing grade seperti tahun-tahun sebelumnya, yang dirasa lebih adil bagi semua pihak.

Karena dengan pola demikian, kata dia, akan menjadikan para siswa  berkompetisi dan bejuang secara maksimal untuk dapat bersekolah di tempat yang ia cita-citakan.

Apabila mereka gagal, maka akan lebih diterima dengan lapang dada karena pengukuan kompetensi.

“Kalau dengan sistem passing grade maka lebih adil, karena jelas melihat bagaimana nilai dan nem dari siswa sehingga masuk sekolah ke manapun tidak ada masalah karena menyesuaikan dengan nilai siswa yang bersangkutan,” ujar dia.

Ia menjelaskan, penerapan sistem zonasi saat ini banyak memuculkan indikasi dugaan adanya kecurangan, salah satunya praktek jual beli kursi yang membuat banyak korban kehilangan haknya.

“Kita melihat banyaknya orang tua yang mengeluhkan anaknya yang tidak bisa ke mana-mana, yang akhirnya malas belajar dan lain sebagainya. Karena prestasi siswa kini tidak menjadi daya tarik untuk dapat masuk sekolah,” katanya.