100 Ribu Operator Data Kependidikan Dukung Demiz di Pilgub Jabar

Terasjabar.co – Forum Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Jabar menyampaikan dukungan kepada Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mizwar (Demiz), di Sekretariat Gabungan Tim Pemenangan Pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Jalan Karangsari Kota Bandung, Selasa (12/6/2018).

Para anggota forum ini juga menyampaikan keluh kesahnya kepada Demiz mengenai ketidakjelasan fungsi dan kedudukan mereka sebagai pengelola data kependidikan, termasuk masalah kesejahteraan.

“Apabila nanti diizinkan Alloh, beliau (Deddy Mizwar) terpilih menjadi gubernur. Kita barusan sudah menyampaikan kondisi dan situasi para opereator data pendidikan di lapangan, bahwa kita meruakan salah satu ujung tombak pendataan pendidikan di Indonesia,” ungkap Ketua Umum FOPPSI Jabar, R. Edi Kurniadi.

Dijelaskan, ada operator data kependidikan dalam tugas kesehariannya melakukan entri data termasuk segala jenis data yang berbentuk transaksional seperti data sertirfikasi guru dan tenaga kependidikan, biaya operasional sekolah, sampai entri data bantuan-bantuan anggaran sekolah dari pemerintah pusat.

“Itu semua berada di tangan operator-operator pendataan. Namun yang dialami operator di lapangan justru banyak mengalami keluh kesah baik secara hak maupun kewajibannya. Itu sangat jauh sekali, dari sisi kemanusiaan sudah tidak manusiawi karena apa yang dibebankan itu tidak sesuai dengan tupoksinya,” papar Edi.

Sedangkan, lanjut dia, dalam UU Nomor 2 tahun 2011, segala sesuatu yang berhubungan dengan pendataan secara online hanyalah memelihara data kependidikan saja. Namun kenyataannya begitu banyak aplikasi lain di luar tugas pokok seperti aplikasi bantuan operasional sekolah, data aset sekolah, dan lainnya, yang harus dikerjakan pula oleh operator kependidikan.

“Itu bukan oleh fungsinya. Jadi, secara keseluruhan dirangkul sama dia,” katanya.

Sedangkan, lanjut dia, masalah status kepegawaian, para operator ini tidak semua berstatus PNS, tetapi banyak pula yang non PNS. Kondisi ini terjadi di semua jenjang pendidikan, dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah di bawah kementerian pendidikan maupun kementerian agama, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Secara keseluruhan operator data kependidikan di Jawa Barat itu semuanya sekitar 100ribu orang. Masih banyak operator yang operator yang honornya Cuma 150ribu per bulan, terutama di tingkat PAUD, pendidikan dasar dan menengah,” papar Edi.

Atas kondisi itu, pihaknya berharap agar ke depan Deddy Mizwar jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, bisa memberikan solusi, baik soal status maupun kesejahteraan mereka.

Mendengar Kondisi itu, Deddy Mizwar mengakui bahwa dunia pendidikan di tanah air saaat ini belum ideal, termasuk dalam memberikan kesejahteraan bagi penyelenggara pendidikan, baik operator data maupun guru honorer. Dalam UU 23 tahun 2014, telah ditegaskan soal pemisahan kewenangan pengelolaan pendidikan, di mana SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi, sedangkanSD dan SMP oleh pemerintah kabupaten-kota.

Namun, menurutnya bukan berarti pemerintah provinsi tidak ingin memberi bantuan kepada pendidikan dasar dan menengah, kecuali ketersediaan anggarannya memungkinkan. Pemerintah provinsi tentu harus menyelesaikan kewajibannya berdasarkan prioritas.

“Saya kira ini yang harus dipahami oleh taman-teman. Jadi bukan berarti operator data tidak diperhatikan, tetapi mungkin kemampuannya yang belum ada. Saya kira ini yang perlu dijelaskan,” tegasnya.

Menyangkut masalah kesejahteraan tenaga operator data kependidikan, Demiz menekankan untuk tidak menutup peluang yang lain di luar honoraroium dari lembaga pendidikan. Berwirausaha, menurutnya perlu dijadikan alternatif untuk mengejar kesejahteraan oleh para tenaga operator.

“Anggota FOPPSI Jawa Barat ada 100 ribu, itu pasar lho. Coba kalau dimanfaatkan melalui koperasi, bisa mensejahterakan anggotanya. Termasuk juga individunya, karena kita juga punya program kewirausahaan. Itulah sebagai solusi jika bicara kesejahteraan”, kata Demiz.